SATELITNEWS.COM, SERANG – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, terkait finalisasi Rancangan APBD Perubahan TA 2025 berjalan alot,
Terutama, ketika pembahasan Banggar meminta dilakukan efesiensi terhadap belanja pegawai di lingkungan Pemprov Banten, yang cukup besar.
Berdasarkan draf usulan Raperda Perubahan APBD Perubahan TA 2025, belanja pegawai Pemprov Banten mencapai Rp2,798 Triliun dari semula Rp2,675 Triliun atau naik sebesar Rp123 Triliun. Kenaikan itu, karena ada beban gaji PPPK.
Besaran belanja Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai Pemprov Banten, sedang dalam proses evaluasi dan kemungkinan akan dipangkas karena belanja pegawai yang mencapai 33-34% dari total APBD, melebihi batas maksimal 30% sesuai aturan.
Dalam Rakor yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim itu, seluruh anggota Banggar dari lintas fraksi, menyepakati untuk dilakukan pemotongan belanja pegawai terutama pada sektor Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN sebesar 50 persen.
Namun hal itu, mendapat penolakan dari TAPD. Kendatipun mendukungan adanya efesiensi, namun efesiensi untuk belanja Tukin ASN selayaknya dilakukan secara bertahap, tidak langsung sebesar 50 persen.
Baca Juga: Kunjungi DPRD Banten, Kapolda Berkomitmen Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan, seusai Rakor mengatakan, Pemprov Banten masih mempertimbangkan jika Tukin ASN harus dipotong sebesar 50 persen pasalnya pegawai Pemprov juga bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, TAPD mengusulkan pemotongan sebesar 2-5 persen untuk di perubahan APBD 2025.
“Kita lakukan secara bertahap. Makanya di tahun 2026 juga kita masih mempunyai skenario untuk pengurangan Tukin,” katanya, Rabu (3/9/2025).
BeritaTerbaru
Pemotongan itu, kata Deden, sejatinya sudah dirancang lama. Karena memang kita juga ingin memprioritaskan berbagai program kemasyarakatan yang harus diutamakan, sehingga itu perlu efesiensi juga dari sektor-sektor belanja lainnya.
“Sekarang juga kita ada tambahan anggaran yang diefesiensikan dari masing-masing OPD sebesar Rp116 miliar. Itu 90 persennya diambil dari gaji pegawai, termasuk Tukin itu,” ujarnya.
Untuk benar-benar tepat sasaran, pemberian besaran Tukin pegawai itu juga disesuaikan dengan basis penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan setiap bulannya sebelum pencairan Tukin. Dalam laporan itu, ada berbagai indikator penilaian untuk pencairan Tukin.
“Jika tidak semua terisi indikatornya, maka Tukin yang didapat juga tidak akan full,” pungkasnya.
Baca Juga: Rencana Pengurangan Dana Bansos, Anggota DPRD Banten Minta Pemprov Berhitung Ulang
Dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 ini, terjadi koreksi terhadap target endapatan daerah tahun 2025 dari semula sebesar Rp11,837 Triliun menjadi Rp10,614 Triliun, berkurang sebesar Rp1,223 Triliun atau 10,34 persen. Pengurangan itu salah satunya diakibatkan dari penghapusan kebijakan kenaikan objek pokok pajak yang sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025.
Deden melanjutkan, anggaran hasil efesiensi itu sepenuhnya akan dialokasikan untuk berbagai program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti sekolah gratis, program Jalan Bang Andra, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui Jalan Usaha Tani (JUT) dan penanaman jagung serta kelapa.
”Seluruhnya kita alokasikan untuk penguatan masyarakat di pedesaan,” pungkasnya.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan, jika pembahasan pemotongan belanja pegawai dari sektor Tukin itu akan menjadi bahan pembahasan Kembali pada APBD 2026. Banggar akan melakukan evaluasi betul-betul terhadap belanja pegawai yang cukup besar itu.
“Karena kami juga sudah menghapuskan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) sebesar Rp67 miliar,” ungkapnya.
Selain meniadakan Sosper, DPRD juga dikabarkan menghapuskan rencana program kunjungan Dapil di perubahan APBD 2025. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk kunjungan Dapil itu direncnakan hampir sama dengan program Sosper.
Dikatakan Fahmi, Rp67 Miliar yang diefesinsikan itu akan dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti penguatan program sekolah gratis sebesar Rp22,5 Miliar, relokasi sepadan Sungai Cibanten Rp2,9 Miliar, penambahan DAK non fisik, RTLH sebesar Rp5,9 Miliar dan Rp5,1 Miliar. Kemudian penanaman jagung dan kelapa sebesar Rp4,3 Miliar.
“Karena hari ini kami memahami terhadap kondisi yang dipentingkan untuk Pembangunan masyrakat secara utuh,” pungkasnya. (luthfi)
