SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kesalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga kasus keracunan terus meningkat. Di mata YLKI, pengakuan itu saja tidak cukup. MBG dinilai bisa menjadi “bom waktu” bagi penerima manfaat jika tidak diperbaiki secara menyeluruh.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa insiden keracunan massal akibat menu MBG tidak hanya kesalahan pihak internal BGN, tetapi juga melibatkan mitra, termasuk dapur dan yayasan yang tidak melakukan pengawasan dengan baik.
“Dari kita ngaku aja sudah, BGN salah dalam hal ini. Kita enggak nyalahin mana-mana dan tentu mitra juga salah, karena tidak ikut melakukan pengawasan,” ujar Nanik di Bogor, Kamis (25/9).
Kasus keracunan terbaru paling parah terjadi di Kabupaten Bandung Barat hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Keracunan massal terjadi sejak Senin (22/9) hingga Kamis (25/9). Gelombang pertama terjadi di Kecamatan Cipongkor, gelombang kedua di Kecamatan Cihampelas.
Kasus pertama di Cipongkor ada 411 orang, kasus kedua di Cihampelas tercatat 192 orang. Tambahan kasus terbaru kembali di Cipongkor sebanyak 730 korban, sehingga total sementara mencapai 1.333 orang. Korban terdiri dari siswa PAUD hingga SMK, serta sejumlah guru.
Terkait kasus di Bandung Barat, Nanik menjelaskan terdapat dua dapur yang bernaung di bawah satu yayasan yang memproduksi MBG di sekitar wilayah Cipongkor. Kedua dapur itu kini dibekukan sementara hingga proses investigasi selesai. “Ternyata kejadiannya itu bukan dari satu dapur, tapi dua dapur dan pemiliknya satu yayasan. Ini juga lagi kita investigasi,” ujarnya.
Baca Juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Ditargetkan di Bawah Rp200 Triliun
Nanik menegaskan komitmen BGN untuk menekan angka keracunan hingga tidak ada kasus. “Satu nyawa pun BGN sangat concern. Satu orang pun yang terkena, kami sangat concern untuk melakukan perbaikan,” tandasnya.
Data BGN menunjukkan, sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan MBG, dengan sebagian besar terjadi di Pulau Jawa. Pembagian wilayah menunjukkan Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Nanik membuka opsi memperkarakan SPPG atau dapur MBG yang terbukti lalai, dengan kemungkinan melibatkan kepolisian dalam investigasi. “Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik.
Senada, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya siap menerima kritik dan berjanji memperkuat pengawasan serta koordinasi agar standar mutu dan keamanan pangan di semua dapur program semakin konsisten. “Saya senang ada kritik karena itu memberi insight dan masukan untuk mempertajam pelaksanaan. Program ini tetap berjalan karena strategis untuk menyelamatkan generasi dan menciptakan SDM berkualitas menuju 2045,” kata Dadan dalam dialog di Foodagri Insight CNBC Indonesia, Kamis (25/9/2025).
Menurut Dadan, insiden kesehatan yang muncul di lapangan banyak terkait SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) baru yang belum terbiasa memasak dalam skala besar. Sebagian petugas yang sehari-hari memasak untuk keluarga kecil perlu waktu adaptasi agar memenuhi standar kematangan, higienitas, dan cita rasa untuk ribuan porsi. “Ini memerlukan sentuhan koordinasi dari pusat,” ujarnya.
Meski BGN sudah mengakui kesalahan, Ketua YLKI, Niti Emiliana, mengingatkan bahwa MBG berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak diperbaiki serius. “Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka MBG akan menjadi ‘bom waktu’ penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat,” tegas Niti.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Perketat Sistem Pengawasan MBG
YLKI mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kasus keracunan di berbagai wilayah, termasuk kerugian yang diderita masyarakat, serta memperketat standar keamanan pangan MBG. “Bila perlu untuk segera dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh,” kata Niti.
Organisasi ini juga menyoroti perlunya pelatihan untuk memastikan kualitas makanan, higienitas, serta sanitasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur dan standar makanan MBG,” kata Niti.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengakui minimnya dapur MBG atau SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari 8.583 SPPG, baru 34 yang memiliki SLHS. “SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” jelas Qodari, 22 September 2025. (rmg/san)
