SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sempurna. Ia menegaskan manfaatnya jauh lebih besar dibanding kekurangan yang ada, meskipun muncul kasus keracunan makanan di sejumlah daerah yang disebutnya hanya 0,0017 persen dari total distribusi.
“Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat (MBG). Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” kata Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9).
Prabowo menekankan, MBG berdampak langsung pada masyarakat kecil yang masih kesulitan makan. Ia menyinggung kondisi sebagian rakyat yang hanya bertahan hidup dengan nasi dan garam.
“Anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Dengan MBG, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia,” ucapnya.
Meski bangga dengan capaian 30 juta penerima manfaat, Prabowo tidak menutup mata terhadap munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia menyebut jumlahnya sangat kecil, berada di bawah 1 persen.
“30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” ujarnya.
Penyimpangan yang dimaksud oleh Presiden merujuk kepada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh sejumlah SPPG sehingga menyebabkan puluhan kasus keracunan hingga berdampak kepada 5.000 lebih penerima MBG, terutama pada periode Januari 2025 sampai dengan September 2025.
Badan Gizi Nasional pada minggu lalu mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.
Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung. Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.
Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam. Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie, dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.
Prabowo menegaskan, sekecil apa pun persentase keracunan, pemerintah tetap mengambil langkah korektif. Ia memerintahkan dapur-dapur MBG yang dikelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memiliki alat uji (test kit) sebelum makanan diedarkan ke sekolah, balita, dan ibu hamil. Test kit ini menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) guna mencegah keracunan berulang.
“Semua alat harus dicuci pakai alat modern. Tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan dapur harus punya test kit, alat uji. Sebelum distribusi harus diuji,” tutur Prabowo.
Prabowo mengingatkan bahwa capaian Indonesia terbilang cepat dibanding negara lain. “Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat. Presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” katanya.
Ia mengaku bangga dengan pencapaian tersebut, meski tetap merasa sedih karena masih ada sekitar 52 juta anak dan ibu hamil yang belum tersentuh program. “Saya bangga dengan 30 juta, tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap,” ucapnya.
Di tengah klaim keberhasilan pemerintah, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyuarakan kritik tajam. Mereka mendatangi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyampaikan desakan agar program MBG dihentikan sementara.
Anggota AEI, Lili Yan Ing, menilai desain program tidak proporsional dari sisi anggaran. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), katanya, dari sekitar 80 juta siswa hanya 1 persen atau 800 ribu yang benar-benar tidak pernah makan, dan 4 persen atau sekitar 3,5 juta siswa yang mengaku kekurangan makan.
“Dengan perhitungan sederhana, jika setiap anak mendapat Rp10.000 per hari selama 20 hari per bulan sepanjang setahun, kebutuhan maksimal anggaran hanya sekitar Rp8 triliun,” ujar Lili.
Menurutnya, ada tiga langkah yang semestinya ditempuh pemerintah sebelum menjalankan MBG secara luas. Yakni, piloting di daerah yang benar-benar membutuhkan, melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah, serta evaluasi berkala dengan SOP jelas.
“Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga, karena tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik,” tegas Lili. (rmg/san)
