SATELITNEWS.COM, SERANG – Keresahan berbagai kalangan, terhadap ketersediaan lahan di Provinsi Banten, mendapat jawaban tegas dari Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah.
Secara tegas, Dimyati berjanji Pemprov Banten akan terus menjaga lahan perdesaan yang meliputi pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, agar tetap produktif dan tidak hilang oleh kepentingan investasi manufaktur.
Dimyati memastikan, pembangunan di Provinsi Banten akan mengutamakan keseimbangan, antara lahan produktif dengan kepentingan investasi manufaktur. Tindakan itu harus dilakukan, agar pembangunan tidak merusak alam dan menjaga alam tidak menghalangi investasi.
“Jangan semua dialihfungsikan, untuk industri atau perumahan. Kita harus seimbangkan, agar pangan tetap tersedia, karena sektor pertanian atau perkebunan menjadi penggerak perekonomian masyarakat,” kata Dimyati, Selasa (30/9/2025).
Dimyati mengaku, pihaknya sudah membuat kebijakan agar lahan pertanian atau perkebunan di Provinsi Banten, bisa digarap dengan optimal dan tidak mengalami pengurangan. Dengan begitu, Banten akan tetap menjadi daerah agraris, dimana masyarakat menjadi penggerak perekonomian paling dominan.
Selain itu, pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar bisa membeli hasil panen masyarakat dengan harga yang layak.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Dengan begitu, bukan hanya perekonomian masyarakat yang meningkat, tetapi generasi muda juga akan tertarik untuk mengolah lahan mereka menjadi lahan produktif.
“Kalau Bulog masuk membeli, harga lebih terjamin. Petani mendapat kepastian dan bisa hidup lebih sejahtera. Kalau harganya masuk, tentunya nanti akan semakin banyak yang menggarap lahan, tadinya tidak produktif, tentu akan menjadi lahan produktif,” tambahnya.
Dimyati menyadari, sektor pertanian bukan hanya dikategorikan untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat luas. Tetapi, lebih kepada manjaga kesetabilan perekonomian disemua wilayah di Banten, karena masuk dalam sembilan bahan pokok (Sembako) utama masyarakat.
“Kalau pangan cukup, masyarakat tenang. Kalau masyarakat tenang, negara juga kuat. Agar hal itu terlaksana, tentunya haris menjaga sektor pertanian, jadi bukan hanya swasembada pangan saja, tetapi lebih luas lagi,” ujarnya.
Dimyati melakukan penghitungan kasar atau taksiran, pendapatan bagi para petani apabila harga jual gabah dibeli dengan layak. Semisal, kata dia, dalam satu kilogram gabah kering dibeli dengan harga Rp6.400 dikalikan dengan total panen dalam satu musim, pada petani akan mendapatkan keuntungan yang besar.
“Misalnya dibeli satu kilonya itu Rp6.400, kemudian hasil panennya bisa sampai 10 ton, tentunya petani sudah dapat Rp64 juta dalam satu panen. Nah, kita sekarang sedang berbenah agar hal itu terlaksana,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Sementara, anggota Kelompok Tani (Poktan) di Kecamatan Cikeusal Saripudin mengaku, lahan pertanian diwilayahnya mengalami pengurangan karena jalan tol. Namun, yang menjadi persoalan yaitu dampak dari pembangunan jaln tol itu sendiri.
Setelah pembangunan jalan tol, lanjutnya, air hujan tidak segera mengalir dan menggenangi lahan pertanian. Persoalan itu, sampai saat ini belum ada solusinya, karena berdampak terhadap hasil panen para petani.
“Kita sudah sering sampaikan, tolong dong saluran airnya dibenerin, karena air lama surutnya dan mengganggu terhadap tanaman padi. Tapi apa yang kami sampaikan itu, sepertinya enggak mendapat respons,” pungkasnya.
Anggota Poktan Kecamatan Pamarayan Sanusi mengatakan hal yang sama, kata dia, ada bebeberapa persoalan yang sukit terselesaikan, khususnya terkait harga jual gabah kering yang dinilai terlalu murah. Hal itu terjadi karena banyak tengkulak dibiarkan memonopoli harga gabah.
“Dulu pernah dibeli murah sekali, sampai Rp4 ribu per kilonya. Nah enggak tahu nih, kalau sekarang panen harganya berapa, tolong ini juga jadi perhatian supaya kami ini sebagai petani enggak di anaktirikan,” imbuhnya. (adib)
