SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Tuberkulosis (TBC) dan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi penekanan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah. Pemda diminta aktif dalam upaya penanganan keduanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pengalaman kolaborasi pusat-daerah saat pandemi Covid-19 membuktikan, sinergi yang kuat bisa memastikan program kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Prinsip yang sama, kata Tito, harus diterapkan dalam percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” kata Tito, dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Menurut Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk kasus dan kematian akibat TBC.
Untuk itu, Tito meminta Pemda menjadikan penanganan TBC sebagai prioritas utama, dengan membentuk tim khusus di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Evaluasi rutin, screening massal, serta koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan TBC berjalan optimal. “Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ucapnya.
Selain itu, Mendagri juga mendorong Pemda berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Melalui keterlibatan Dinas Kesehatan, ahli gizi, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Pemda diharapkan mampu memastikan kualitas makanan tetap sehat, aman, dan bergizi, sehingga anak-anak Indonesia terjamin kesehatannya.
Baca Juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Ditargetkan di Bawah Rp200 Triliun
Dengan mengedepankan kolaborasi Pusat dan Daerah, Pemerintah optimistis target penuntasan TBC dan keberhasilan program MBG dapat tercapai, sebagaimana terbukti saat pengendalian pandemi Covid-19.
Sebelumnya, akademisi dari Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menyebut, pola co-governance seperti saat Covid-19 bisa menjadi model terbaik dalam menjalankan program Pemerintah. Di mana, Pusat menetapkan standar, Pemda mengawal eksekusi di lapangan. Dengan akses data yang lengkap, pengawasan bisa dilakukan berlapis.
Pengalaman dari pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga: kebijakan publik hanya akan berhasil jika Pemda dilibatkan penuh. Dengan keterlibatan aktif Pemda, kepercayaan masyarakat akan lebih kuat, dan masa depan program Pemerintah bisa lebih terjaga. (rm)
