SATELITNEWS.COM, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan food tray atau ompreng yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengandung minyak babi. Pernyataan ini disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyusul beredarnya kabar bahwa peralatan makan tersebut mengandung lard oil.
“Enggak ada nampan mengandung babi. Enggak ada. Saya jamin seribu persen, saya sudah tes di laboratorium,” kata Haikal di sela acara Gathering Media dan Pengusaha bersama BPJPH di Mal Ciputra Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/10/2025).
Haikal menjelaskan, hasil uji laboratorium BPJPH menunjukkan ompreng MBG yang digunakan di Indonesia bebas minyak babi. “Yang dibilang nampan pakai minyak babi, kalau pun ada itu di China. Yang digunakan di Indonesia enggak ada yang begitu,” ujarnya.
Laboratorium BPJPH disebut memiliki standar tertinggi sehingga hasil uji dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, hasil uji nampan MBG di Indonesia sudah dipastikan tidak mengandung minyak babi.
Kabar mengenai dugaan minyak babi mencuat setelah investigasi Indonesia Business Product (IBP) menyebut penggunaan bahan serupa pada produk impor. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik, terutama soal kehalalan peralatan makan bagi jutaan pelajar penerima MBG.
Meski demikian, Haikal mengatakan pihaknya mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk peralatan makan MBG ke depan. “Kita lagi usulkan cintailah produk-produk Indonesia. Gunakan dulu produk lokal, baru kalau kurang tambah dari luar,” ujarnya.
Baca Juga: Belum Daftar SLHS, 1.999 Dapur MBG Ditutup Sementara
Di sisi lain, aspek keamanan pangan di dapur MBG juga menjadi sorotan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 180 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi di Jakarta belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah, Verry Adrian, mengatakan sebagian besar dapur masih dalam proses pemenuhan syarat untuk sertifikasi. Rinciannya, 149 dapur sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), 25 dapur sedang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium pangan, dan 3.142 petugas dapur telah mengikuti pelatihan penjamah pangan dari total target 8.000 orang.
“Artinya, sebagian besar sudah memenuhi tahapan penting menuju penerbitan SLHS,” ujar Verry, Senin (6/10/2025).
Dinas Kesehatan DKI mempercepat proses melalui inspeksi serentak sejak 29 September 2025 dan pelatihan keamanan pangan siap saji. Pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG dapat memiliki sertifikat paling lambat akhir Oktober 2025 sesuai arahan pemerintah pusat.
SLHS adalah pengakuan tertulis dari dinas kesehatan bahwa usaha memenuhi standar baku mutu serta persyaratan higienis dan sanitasi. Semua usaha jasa tata boga yang memasak lebih dari 750 porsi per hari wajib memiliki sertifikat ini sebagai jaminan keamanan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, kepemilikan SLHS wajib bagi semua SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh 8.583 SPPG yang sudah beroperasi dapat memperoleh SLHS dalam satu bulan ini.
Baca Juga: Sekolah PJJ, 316 SPPG Kabupaten Tangerang Ubah Distribusi MBG
Dengan demikian, meskipun BPJPH telah menegaskan ompreng MBG bebas minyak babi, pemerintah tetap fokus memastikan seluruh dapur penyedia makan bergizi gratis memenuhi standar keamanan dan kebersihan. (rmg/san)
