SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Satu tahun setelah dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih mendapat penilaian positif dari mayoritas masyarakat. Namun di balik angka kepuasan yang tinggi, tersimpan catatan serius soal kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik.
Survei Poltracking Indonesia mencatat 78,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Prabowo–Gibran. Kepuasan publik relatif merata di berbagai wilayah Indonesia.
“Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan tabulasi silang, publik mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda Rasyid, saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (19/10/2025).
Data menunjukkan, tingkat kepuasan tertinggi datang dari Jawa Timur (85,4 persen), disusul Kalimantan (83,9 persen) dan Sumatera (83,2 persen). Wilayah Jawa Barat mencatat 78,7 persen, Jakarta–Banten 77,1 persen, Sulawesi 72,4 persen, Jawa Tengah–DIY 70,7 persen, Bali–Nusa Tenggara 67,2 persen, serta Maluku–Papua 63,1 persen. Angka itu menunjukkan persepsi publik yang cenderung positif di seluruh daerah, meski dengan variasi kecil antarwilayah.
Secara keseluruhan, 9,8 persen responden mengaku sangat puas, 68,3 persen cukup puas, sementara 19,3 persen tidak puas, dengan rincian 17,3 persen kurang puas dan 2 persen sangat tidak puas.
Namun di balik angka mayoritas itu, Poltracking menemukan ketimpangan antara kepuasan terhadap gaya kepemimpinan dan capaian ekonomi. Publik cenderung mengaitkan kepuasan dengan citra pribadi Prabowo yang dinilai tegas (18,8 persen) serta program bantuan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (10,4 persen).
Di sisi lain, ekonomi yang belum stabil menjadi alasan utama ketidakpuasan (26,7 persen), diikuti bantuan yang tidak merata (15,7 persen), kasus korupsi (8,9 persen), dan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi (7 persen).
“Lima alasan ini menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap pemerintah masih bersifat simbolik, belum sepenuhnya berdasar pada hasil konkret di lapangan,” kata Hanta. Ia menambahkan, survei ini menjadi pengingat bahwa ekspektasi masyarakat akan segera beralih dari gaya kepemimpinan ke hasil nyata dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Jika dilihat berdasarkan sektor, kepuasan publik tertinggi berada pada pendidikan (79 persen) dan kesehatan (76,6 persen), diikuti pertahanan-keamanan (75,5 persen) serta sosial-budaya (74,9 persen). Namun bidang ekonomi justru mencatat skor terendah, yakni 57,4 persen, di bawah politik dan stabilitas nasional (65,7 persen) serta hukum dan pemberantasan korupsi (68,2 persen).
Kondisi ini menegaskan bahwa masalah ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan Prabowo–Gibran, meski secara umum mendapat dukungan politik yang kuat. Hanta menyebut, “Bidang ekonomi selalu menjadi indikator paling sensitif bagi publik, karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari.”
Tingginya tingkat kepuasan publik di tahun pertama pemerintahan sesungguhnya bukan hal baru. Sejumlah pengamat menilai, periode awal masa jabatan biasanya diwarnai efek bulan madu politik, ketika masyarakat masih memberi waktu bagi pemerintah untuk menunaikan janji-janji kampanye.
Namun, fase ini umumnya tidak berlangsung lama. “Setelah satu atau dua tahun, ukuran kepuasan publik akan bergeser dari persepsi ke realisasi,” ujar Hanta.
Survei Poltracking dilakukan terhadap 1.220 responden warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pengumpulan data dilakukan 3–10 Oktober 2025 melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini pada akhirnya menggambarkan dua wajah pemerintahan Prabowo–Gibran: citra kuat yang masih memikat sebagian besar publik, dan pekerjaan rumah besar di bidang ekonomi. (rmg/san)
