SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada kuartal III 2025, di tengah pelemahan permintaan kredit perumahan dan lambatnya penyerapan stimulus perbankan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan koordinasi kebijakan terus diperkuat guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
“Komitmen menjaga stabilitas jasa keuangan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga di bawah KSSK,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Berkala KSSK di Bank Indonesia, Senin (3/11/2025).
“Pertaruhan saya, triwulan keempat (2025) kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5 persen,” kata Purbaya lagi.
Purbaya menegaskan penopang pertumbuhan tersebut salah satunya adalah penempatan uang pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank BUMN. Ia juga berharap ada dampak positif sejumlah stimulus pemerintah salah satunya dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan total anggaran Rp30 triliun.
“Harusnya sih kita bisa di atas 5,5 persen. Untuk saya penting, karena kalau di atas 5,5 persen, Presiden (Prabowo Subianto) mau kasih saya hadiah. Gak tau hadiahnya apa, paling dikasih selamat,” tegasnya sembari berkelakar.
Menurutnya, tekanan eksternal masih membayangi perekonomian. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat turut menahan volume perdagangan dunia dan mempertahankan tekanan inflasi di berbagai negara. Federal Reserve menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada Oktober menjadi 3,75–4 persen menyusul tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan global tahun depan menjadi 3,2 persen dari 3,3 persen pada 2024. Pertumbuhan di kawasan Eropa, Jepang, China, dan India dinilai masih moderat meskipun berbagai stimulus fiskal telah digelontorkan.
Di tengah kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah disebut tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi ekonomi senilai Rp15,69 triliun.
Stimulus tersebut mencakup perpanjangan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi sektor pariwisata dan industri padat karya, bantuan pangan kerja, program padat karya tunai, serta insentif jaminan sosial bagi pekerja informal seperti sopir, ojek, dan buruh harian. Tarif PPh final UMKM 0,5 persen juga diperpanjang hingga 2029. Sejumlah proyek pembangunan desa, modernisasi logistik, dan revitalisasi kapal nelayan akan dilanjutkan hingga 2026 untuk memperkuat ekonomi daerah.
Untuk menjaga konsumsi masyarakat hingga pemulihan lebih kuat, pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Hingga awal November, bantuan hampir mencapai Rp20 triliun dari total anggaran Rp31 triliun yang dialokasikan untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan diberikan selama Oktober hingga Desember 2025 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga setiap keluarga menerima total Rp900.000. “BLTS Kesra sudah disalurkan secara bertahap dan akan disalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025,” kata Purbaya.
Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjalankan fungsi sebagai penopang pertumbuhan dan instrumen stabilisasi.
“Kinerja fiskal yang kuat dan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci menjaga optimisme dan memastikan ekonomi Indonesia tumbuh berkelanjutan di atas 5 persen,” ujarnya.
Namun, pemulihan permintaan di sektor perumahan dinilai masih tertahan. Dalam rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Purbaya menyoroti lemahnya penyerapan stimulus perumahan di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Dari Rp25 triliun dana pemerintah yang ditempatkan, penyaluran baru mencapai Rp4,8 triliun atau 19 persen hingga akhir September 2025.
“Ini menggambarkan demand di sektor perumahan melemah, sebetulnya. Jadi saya pikir, waduh gawat kita nih,” kata Purbaya.
Secara total, pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Mandiri telah menyalurkan Rp40,6 triliun atau 74 persen dari dana penempatan, disusul BRI Rp33,9 triliun (62 persen) dan BNI Rp27,6 triliun (50 persen). BSI mencatat penyerapan Rp5,5 triliun atau 5,5 persen. BTN menjadi “nomor buncit” dengan realisasi 19 persen.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya pendapatan sebagian masyarakat. “Kita enggak bisa paksa orang beli rumah atau pinjam buat beli rumah ketika income-nya enggak jelas,” ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis penempatan dana di perbankan akan membantu mendorong pendapatan masyarakat, yang diharapkan memicu kenaikan permintaan kredit perumahan pada 2026. (rmg/san)
