SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menerima daftar 49 calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11). Nama Presiden ke-2 RI Soeharto berada dalam daftar bersama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan sejumlah tokoh nasional serta daerah.
Fadli Zon, yang juga Menteri Kebudayaan, menjelaskan bahwa seluruh nama diusulkan melalui mekanisme berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Penilaian dilakukan oleh tim peneliti dan pengkaji di daerah serta tim pusat di Kementerian Sosial sebelum rekomendasi diserahkan kepada Dewan GTK.
“Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya,” ujar Fadli selepas menghadap Presiden Prabowo.
Kementerian Sosial sebelumnya menyampaikan hasil kajian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) kepada Dewan GTK. Proses itu melibatkan verifikasi dokumen, penelusuran riwayat perjuangan, dan diskusi para ahli sejarah serta akademisi. “Prosesnya berlapis,” ujar Fadli.
Dari 49 nama tersebut, 40 merupakan usulan baru tahun ini dan sembilan kelanjutan usulan dari tahun sebelumnya. Setelah seleksi, Dewan menetapkan 24 nama sebagai prioritas.
Menurut Fadli, aspek asal daerah, keseimbangan gender, dan kategori perjuangan juga dipertimbangkan sebelum keputusan akhir. “Kita lihat proporsinya,” ucapnya.
Nama Soeharto kembali menimbulkan perdebatan. Kelompok masyarakat sipil, aktivis HAM, dan sebagian akademisi mempertanyakan kelayakan pemberian gelar terkait catatan pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan politik, dan praktik korupsi di masa Orde Baru.
Polemik serupa muncul beberapa tahun terakhir ketika wacana ini pertama kali mengemuka dari daerah. Kritik publik terlihat kembali mencuat di ruang digital sejak daftar beredar.
Mengenai nama Presiden Ke-2 Soeharto yang juga masuk daftar nama calon pahlawan nasional, Fadli menjelaskan usulan itu juga diberikan oleh masyarakat.
Sementara itu, saat ditanya mengenai adanya protes dan penolakan dari sejumlah masyarakat mengenai pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Fadli mengatakan penolakan dan protes itu sebagai masukan.
“Ya saya kira itu sebagai masukan ya, tetapi kita melihat jasa-jasanya yang luar biasa, karena tadi semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian. Mereka berjasa luar biasa makanya diusulkan. Kalau enggak (berjasa, red.), tidak mungkin diusulkan. Jadi, soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat,” sambung Fadli.
Fadli menyebut masukan publik akan dicatat, tetapi menegaskan Dewan GTK berpegang pada penilaian resmi. “Jasa-jasanya luar biasa,” katanya, merujuk pada peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat.
Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama lain yang disebut masuk daftar antara lain KH Muhammad Yusuf Hasyim, Marsinah, Hj Rahmah El Yunusiyyah, Abdoel Moethalib Sangadji, Jenderal (Purn) Ali Sadikin, Letkol Anumerta Charles C. Taulu, dan Prof Aloei Saboe. Nama aktivis buruh Marsinah kembali menarik perhatian karena dianggap simbol perlawanan terhadap penindasan pekerja.
Keputusan tahun ini menjadi penanda pertama masa pemerintahan Prabowo dalam menentukan pahlawan nasional. Penetapan dinilai mencerminkan arah pemerintah dalam membaca ulang sejarah dan merespons aspirasi publik.
Keputusan final biasanya diumumkan menjelang Hari Pahlawan 10 November melalui Keputusan Presiden. Pemerintah belum menyampaikan jadwal pengumuman resmi sambil menuntaskan verifikasi administrasi terakhir di Sekretariat Negara. (rmg/san)
