SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, total korban jiwa dalam musibah banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) per Minggu (14/12/2025) telah mencapai 1.016. Atau naik 10 angka dibanding data kemarin, yang tercatat 1.006.
Kabupaten Agam di Sumbar membukukan jumlah korban jiwa terbanyak, dengan angka 184. Disusul Aceh Utara (162), Tapanuli Tengah (116), Tapanuli Selatan (86), dan Aceh Tamiang (66). Sementara korban hilang, kini berjumlah 212 atau berkurang lima angka dibanding data Sabtu (13/12/2025), yang dibukukan dengan angka 217.
Data ini terlihat tidak sinkron. Karena mestinya, jika jumlah korban jiwa bertambah 10, maka jumlah korban hilang berkurang 10. Tapi ini, hanya berkurang lima.
Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Kapusdatin BNPB) Abdul Muhari menjelaskan, data korban hilang tidak mesti diambil dari data yang ditemukan di lapangan.
Data korban hilang, juga berasal dari data penambahan identifikasi korban yang sebelumnya sudah ditemukan, kemudian dikonfirmasi. Misalkan ternyata bukan warga Kabupaten A, pindah ke Kabupaten B.
“Hal-hal dinamis seperti ini masih terus kami dapati di lapangan. Supaya pencatatannya benar-benar sesuai dengan identifikasi by name by address di tiap kabupaten/kota,” kata Muhari dalam konferensi pers, Minggu (14/12/2025) sore.
Baca Juga: Empat Rumah di Sindang Jaya Mulai Dibedah, Bupati Tangerang Letakkan Batu Pertama
Untuk jumlah pengungsi, kemarin dilaporkan berjumlah 624.670 atau berkurang 29.972 dari total pengungsi 654.642 pada Sabtu (13/12/2025).
Muhari menuturkan, pihaknya masih terus mengonfirmasi pengurangan tersebut, apakah benar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing atau masih merupakan pengurangan status pengungsi. Misalnya saja, pindah dari pengungsian terpusat ke pengungsian mandiri, tapi tetap bergantung pada suplai makanan atau logistik dari dapur umum.
“Kita pastikan terus angkanya, supaya kebutuhan pangan saudara-saudara kita yang saat ini berada di daerah terdampak bencana, bisa terus dipenuhi,” ujar Muhari.
Saat ini, jumlah pengungsi terbanyak ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan angka 208.200. Diikuti Aceh Utara (166.900), Bireuen (49.100), Aceh Timur (45.600), dan Gayo Lues (33.800).
Musibah banjir bandang dan longsor Sumatera juga merusak 158 ribu rumah di 52 kabupaten/kota. Kerusakan juga dialami 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 145 jembatan.
Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan darurat terus dilakukan dengan menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagai prioritas.
Baca Juga: Kompolnas Desak Buru Dalang Ricuh, Yusril: Jangan Terprovokasi
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum tertangani. Kita sedang bekerja keras,” kata Prabowo, yang selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), meninjau sejumlah wilayah terdampak dan sempat terisolasi.
Presiden juga menekankan pentingnya pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana. Pemerintah, kata dia, akan bergerak cepat agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bencana kali ini memiliki cakupan wilayah terdampak yang sangat luas. Ia membandingkannya dengan tsunami Aceh 2004 yang menelan sekitar 200.000 korban jiwa.
“Kalau tsunami 2004, korban jiwanya luar biasa. Tapi kali ini, daerah yang terdampak itu meluas,” kata AHY dalam acara Pamor Persada Peduli Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12).
Menurut AHY, di Aceh sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak bencana. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk kawasan Lembah Anai yang mengalami kerusakan parah. Pemerintah pusat, kata dia, mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga penyaluran bantuan melalui jalur udara dan laut.
AHY mengatakan, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk membangun kembali infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana.
“Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus diupdate karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih,” kata dia.
Pemerintah, kata AHY, akan terus mengawal proses tanggap darurat dan pemulihan, seraya mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar aktivitas manusia tidak memperparah dampak bencana alam di masa mendatang. (rmg/xan)
