SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tahun lalu, pemerintah pusat tidak lagi menetapkan angka kenaikan secara seragam. Besaran kenaikan upah diserahkan sepenuhnya kepada gubernur melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah.
Kebijakan ini menggeser kewenangan penetapan upah dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan formula, sementara besaran kenaikan UMP ditentukan gubernur, membuka kemungkinan perbedaan signifikan antarprovinsi.
Kepastian kenaikan UMP 2026 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada Selasa (16/12). PP tersebut menjadi dasar hukum penetapan upah minimum tahun 2026.
“Tentu tidak ada istilahnya upahnya turun,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Dalam PP Pengupahan tersebut, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum berupa inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu (alfa). Rentang nilai alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya.
Menurut Yassierli, formula itu memastikan UMP tetap mengalami kenaikan karena inflasi selalu menjadi komponen utama dalam perhitungan. Adapun penentuan besaran kenaikan akan dilakukan Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
Baca Juga: Warga Banten Mulai Tak Takut Cek Kesehatan
“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi atau tidak, penyebabnya apa, dan sektor penunjangnya,” ujar Yassierli.
Penetapan formula baru tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mencabut dan merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk ketentuan pengupahan. MK menegaskan bahwa upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.
Berdasarkan putusan itu, Yassierli menegaskan kenaikan UMP tahun lalu sebesar 6,5% tidak bisa dijadikan patokan untuk penetapan UMP 2026. Menurut dia, kebijakan kenaikan serentak tersebut merupakan kondisi khusus karena putusan MK terbit menjelang akhir tahun.
“Kenaikan 6,5% itu adalah kondisi khusus. Saat itu putusan MK keluar menjelang akhir tahun dan kita tidak punya waktu cukup untuk merumuskan regulasi,” kata Yassierli. “Jadi jangan basisnya itu tahun lalu.”
Dengan formula baru tersebut, besaran kenaikan UMP 2026 dipastikan tidak seragam. Nilai alfa yang dipilih Dewan Pengupahan Daerah akan menentukan besar kecilnya kenaikan di tiap provinsi.
Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata tentu akan berbeda dengan daerah yang pertumbuhannya lebih merata. “Rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Bisa 0,6, 0,7, atau 0,8, tergantung kondisi daerah,” ujar Yassierli.
Baca Juga: Ribuan Pramuka Garuda Lebak Didorong Jadi Generasi Berkarakter
PP Pengupahan juga mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh gubernur menetapkan upah minimum tahun 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, terutama oleh gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” kata Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring, Rabu (17/12/2025).
Tito menegaskan peran gubernur menjadi kunci dalam penetapan upah minimum karena menjadi pengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Tito juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi agar proses penetapan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.
Tito menekankan pentingnya komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Kementerian Dalam Negeri memastikan akan memantau progres penetapan upah minimum di seluruh 38 provinsi.
“Prinsipnya adalah keseimbangan, melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan sikapnya menolak PP baru terkait UMP 2026. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, penolakan tersebut didasari tidak dilibatkannya buruh dalam diskusi secara intens, ketidakjelasan isi aturan secara rinci, serta adanya definisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai merugikan buruh.
Iqbal juga menyatakan kalangan buruh tetap akan turun kelapangan untuk melakukan unjukrasa. “Saya masih dapat informasi, buruh Banten, DKI, Jawa Barat, tetap mau aksi hari Jumat ke Istana,” ujar dia dalam konferensi pers.
Menurut Iqbal, KSPI telah meminta jajarannya di daerah untuk fokus mengawasi langkah-langkah kepala daerah dalam penetapan UMP. Buruh khawatir gubernur dapat mencoret atau mengubah besaran nilai indeks tertentu yang telah direkomendasikan.
“Maka kami minta yang harus dijaga yang harus dituntut ke kantor gubernur,” tegasnya. (rmg/xan)
