SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemkot Serang membuat gebrakan baru pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2026. Dalam struktur itu, Pemkot Serang menargetkan tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) atau Rp0.
Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, kebijakan itu diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai komitmen Pemkot agar anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Agis menilai, penetapan Silpa nol mencerminkan tingginya serapan anggaran serta optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Dengan serapan anggaran yang tinggi, artinya program pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya berjalan maksimal,” ujar Agis, Rabu (31/12/2025).
Setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Banten, APBD Kota Serang 2026 sudah ditetapkan dengan estimasi Pendapatan Rp1,495 triliun dan Belanja Rp1,544 triliun.
Agis melanjutkan, APBD Kota Serang dialokasikan untuk berbagai sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, bangunan fisik, pendidikan, kesehatan, hingga program-program sosial dan pemberdayaan lainnya.
Baca Juga: KSPSI Diminta Kawal Penyaluran THR, Pemkot Alokasikan Untuk PPPK
“Jika serapan tinggi, pembangunan fisik berarti berjalan optimal. Dana-dana bantuan juga tidak ada yang terhambat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agis menegaskan bahwa tingginya serapan APBD akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dana publik benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, dan bantuan sosial.
Selain itu, kebijakan Silpa Rp 0 juga menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran Pemkot Serang cukup matang. Hal tersebut mencerminkan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
“Kinerja OPD juga dinilai baik karena mampu merealisasikan program tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dari sisi politik dan persepsi publik, Agis menyebut bahwa Silpa nol sering dipandang sebagai bukti kerja nyata pemerintah daerah serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, perputaran uang di daerah juga diyakini akan lebih maksimal. Dengan tidak adanya dana yang mengendap, pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong lebih cepat, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan belanja pemerintah.
Baca Juga: THR ASN Pemkot Serang Capai Rp45 Miliar, Untuk PPPK Paruh Waktu Belum Teralokasikan
“Kami ingin APBD benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkas Agis. (luthfi)
