SATELITNEWS. COM, JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Aktivitas penguasaan dan alih fungsi kawasan hulu sungai diyakini menjadi penyebab utama tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
“Satgas telah menemukan 12 korporasi yang berpotensi menjadi penyebab bencana. Delapan berada di Sumatera Utara, dua di Sumatera Barat, dan dua di Aceh,” ujar Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Musim Kemarau DSDABMBK Tangsel Kebut Normalisasi Sungai
Temuan ini merupakan hasil investigasi terhadap 31 perusahaan di ketiga provinsi terdampak. Di Aceh, sembilan perusahaan diperiksa karena terindikasi melakukan alih fungsi kawasan hutan di hulu aliran sungai.
Di Sumatera Utara, delapan perusahaan tersebar di wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan, termasuk Sungai Garoga dan Langkat. Sementara di Sumatera Barat, 14 perusahaan diperiksa, namun hanya dua yang diyakini paling berkontribusi terhadap bencana.
Kini, 12 perusahaan yang terindikasi kuat tengah diperiksa di Kejaksaan Tinggi masing-masing provinsi. Pemeriksaan difokuskan pada pengumpulan data, fakta, dan bukti yang mengarah pada kemungkinan pelanggaran pidana. “Potensi tersangkanya bisa korporasi, individu, atau keduanya,” jelas Barita.
Baca Juga: Hujan Siang Hari Sebabkan Banjir di Tangsel
Bentuk sanksi yang disiapkan mencakup pencabutan izin usaha, tidak diperpanjangnya perizinan, denda administratif, hingga penegakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Satgas juga akan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penindakan berjalan efektif.
Pemulihan pascabencana juga terus dilakukan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar wilayah terdampak mulai kembali normal.
“Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 sudah relatif normal,” kata Tito, dalam rapat Tim Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, di kantor Kemendagri. Namun, tujuh kabupaten/kota di Aceh masih memerlukan perhatian khusus.
Indikator pemulihan meliputi pemerintahan daerah yang kembali beroperasi, pulihnya akses jalan nasional, layanan kesehatan di RSUD, sarana pendidikan yang mulai berfungsi, serta aktivitas ekonomi yang kembali berjalan, termasuk pasar, toko, warung, restoran, dan hotel.
Di Sumatera Utara, 13 dari 18 daerah terdampak dinilai mendekati normal, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal menjadi fokus pemulihan. Sumatera Barat mencatat proses pemulihan paling cepat, dengan 13 dari 16 kabupaten/kota sudah mendekati normal, sementara tiga daerah—Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar—masih menjadi prioritas.
Bencana juga menyebabkan hilangnya 25 desa di ketiga provinsi. Di Aceh, jumlah desa yang hilang meningkat dari 13 menjadi 17 setelah verifikasi. Di Sumatera Utara, jumlahnya tetap sama, sementara di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang.
Warga dari desa terdampak akan direlokasi, dengan opsi hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Proses pembangunan Huntara ditargetkan rampung dalam tiga bulan, sementara Huntap dibangun paralel.
Jika memilih lokasi sendiri, warga menerima bantuan Rp 60 juta untuk pembangunan, Rp 3 juta untuk perabotan, dan Rp 5 juta dukungan ekonomi, plus bantuan Program Keluarga Harapan selama enam bulan.
Tito menekankan, relokasi harus mempertimbangkan keamanan geologis agar risiko bencana serupa diminimalkan. Koordinasi dilakukan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Tito menambahkan, lahan sawit di Kabupaten Aceh Tamiang akan digunakan untuk hunian korban bencana. Pemanfaatan lahan ini sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto agar relokasi menggunakan tanah milik negara.
“Termasuk tanah milik pemerintah yang dikuasai swasta, misalnya HGU, bisa dipakai untuk relokasi. Beberapa lahan dekat kota sudah dikomunikasikan dengan pemegang HGU, dan mereka sanggup melepaskan sebagian,” kata Tito.
Di bidang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat hingga 7 Januari 2026, sebanyak 1.459 titik terdampak: Aceh 523 titik, Sumatera Utara 306 titik, dan Sumatera Barat 630 titik. Dampak mencakup banjir, longsor, tanggul jebol, dan lumpuhnya layanan air bersih serta infrastruktur jalan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, di sektor Bina Marga terdapat 1.961 ruas jalan dan jembatan terdampak, dengan 623 jembatan daerah masih perlu perbaikan.
Di sektor Sumber Daya Air, 21 Daerah Irigasi Nasional seluas 127.688 hektare terdampak, sementara 24 bendung rusak. Penanganan difokuskan pada perbaikan tanggul dan normalisasi saluran agar lahan irigasi yang tidak terdampak tetap optimal. (rmg)
