SATELITNEWS.COM, SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat, Ekonomi Provinsi Banten pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,64 persen secara tahunan atau year-on-year. Laju pertumbuhan itu melampaui capaian nasional yang hanya sekira 5,61 persen atau selisih 0,03 persen.
Pertumbuhan itu terjadi seiring dengan pertumbuhan tersebut, kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta menurunnya tingkat pengangguran pada Februari 2026.
Kepala BPS Banten Yusniar Juliana mengatakan, selain tumbuh secara tahunan, ekonomi Banten juga mengalami ekspansi 1,01 persen secara triwulanan atau Q to Q dibandingkan triwulan empat pada 2025.
Secara nominal, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp247,20 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp144,96 triliun atas dasar harga konstan 2010.
“Struktur ekonomi Banten masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 30,02 persen, diikuti perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Empat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi lebih dari 70 persen,” katanya, Jumat (8/5/2026).
Dari sisi lapangan usaha, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Banten didorong oleh kinerja kuat sejumlah sektor utama. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,88 persen pertahun. Lonjakan ini dipengaruhi musim panen dan peningkatan aktivitas produksi.
Baca Juga: PB PMI Tegaskan Dukung Program Sekolah Gratis Pemprov Banten
Selain itu, sektor berbasis mobilitas masyarakat juga tumbuh signifikan. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 15,29 persen, sementara transportasi dan pergudangan meningkat 13,84 persen. Sektor jasa pendidikan turut tumbuh sebesar 5,58 persen.
“Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh faktor musiman. Sektor pertanian melonjak 27,53 persen, diikuti akomodasi dan makan minum 8,95 persen, jasa keuangan 5,48 persen, serta transportasi dan pergudangan 4,27 persen,” tambahnya.
Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa selain faktor panen, peningkatan konsumsi masyarakat, aktivitas pariwisata, serta distribusi logistik menjadi pendorong utama ekonomi pada awal tahun.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan Banten juga membaik. Pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,59 persen, turun 0,05 poin dibandingkan Februari 2025.
“Jumlah penduduk bekerja mencapai 5,83 juta orang, meningkat 26,02 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah pengangguran menurun menjadi sekitar 411 ribu orang,” ujarnya.
Peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian, dengan tambahan sekitar 99 ribu orang, menunjukkan sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga membuka lapangan kerja baru.
Baca Juga: Telan Anggaran Rp985,19 Miliar Untuk Pembangunan Puluhan Jaringan Irigasi Di Banten
Selain itu, sektor perdagangan dan industri tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Banten, mencerminkan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor-sektor tersebut.
“Meski serapan tenaga kerja meningkat, kualitas pekerjaan masih menjadi perhatian. Proporsi pekerja formal pada Februari 2026 tercatat 52,19 persen, turun sekitar 1,18 persen poin dibandingkan Februari 2025. Hal ini menunjukkan sebagian tenaga kerja masih berada di sektor informal,” paparnya.
Meski demikian, indikator jam kerja menunjukkan perbaikan. Sebanyak 78,40 persen pekerja merupakan pekerja penuh waktu, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 mulai berdampak pada pasar tenaga kerja. Kuatnya sektor pertanian, meningkatnya aktivitas jasa seperti akomodasi dan transportasi, serta stabilnya sektor perdagangan dan industri menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan serapan tenaga kerja di Banten.
“Meski demikian, upaya peningkatan kualitas pekerjaan, khususnya perluasan sektor formal, masih menjadi pekerjaan rumah agar pertumbuhan ekonomi ke depan semakin inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta jajarannya meningkatkan kolaborasi bersama BPS agar bisa mengetahui data dan fakta kondisi masyarakat di lapangan.
“Kalau yang disampaikan BPS dalam setiap rilis triwulan itu kan hanya data gambaran umum, tapi di diskusi itu saya minta disampaikan secara terperinci,” pungkasnya.
“Sehingga kita bisa memilih, sektor mana yang membutuhkan penanganan cepat dan sektor mana saja yang butuh penanganan berkelanjutan,” sambungnya.
Kolaborasi antara Pemprov Banten dengan BPS, bisa dilakukan dengan pertemuan rutin antara organisasi yang ada. Bila perlu, Dimyati meminta dilakukan sebulan sekali agar ada kesamaan data yang detail dan terperinci.
Ditengah kondisi efesiensi dan geopolitik saat ini, tuntutan akurasi data begitu penting. Setiap kepala daerah ingin setiap programnya dapat menyesuaikan dengan kondisi APBD yang ada. Apalagi, anggaran menurutnya harus dapat menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Makanya, saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan begitu saja. Tapi harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
“Apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk angka pengangguran yang berkurang, inflasi dan sebagainya,” tutupnya. (adib)

















