SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Banjir setinggi hingga dua meter yang kembali merendam permukiman warga di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan langkah penanganan jangka panjang. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pintu air antara Sungai Cidurian dan Sungai Parung Ceri.
Usulan tersebut disampaikan menyusul kunjungan langsung Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, ke lokasi banjir pada Jumat (16/1). Dalam peninjauan itu, Bupati berdialog dengan warga yang terdampak luapan Sungai Cidurian sejak Senin (12/1) lalu.
Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, warga menyampaikan sejumlah aspirasi untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di antaranya pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pembuatan pintu air yang menghubungkan Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri.
“Tadi sudah disampaikan oleh warga bahwa salah satu penanganannya adalah pembangunan tanggul di Sungai Cidurian dan pembuatan pintu air antara Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri. Usulan masyarakat ini akan segera kami bahas dan tindak lanjuti demi kepentingan terbaik bagi warga,” ujar Maesyal Rasyid kepada Satelit News, Jumat (16/1).
Pria yang akrab disapa Rudi Maesyal ini menjelaskan, rencana pembangunan tersebut memerlukan izin serta koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat Sungai Cidurian merupakan sungai besar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang tetap berupaya agar pembangunan pintu air tersebut dapat direalisasikan pada 2026 atau paling lambat 2027.
Baca Juga: Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, PJJ di Tangerang Diperpanjang hingga Jumat
“Mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar upaya ini dapat segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Rudi Maesyal juga menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir pihaknya terus memantau dan turun langsung ke berbagai wilayah yang terdampak banjir. Berdasarkan data sementara, banjir melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan, dengan jumlah warga terdampak sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa.
BeritaTerbaru
“Sudah lima hari ini kami turun langsung ke lokasi banjir, mulai dari Kosambi, Teluknaga, Kresek, Pakuhaji, hingga hari ini di Jayanti. Kami tidak hanya datang bertemu warga lalu pulang, tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga unsur Muspika dan Muspida. Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan harus melibatkan lintas sektor sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
“Kami selalu berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai-sungai besar beserta anak sungainya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Sementara untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami tangani,” jelas Iwan.
Ia menambahkan, penyebab banjir tidak semata persoalan drainase, tetapi juga dipicu alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.
Baca Juga: Viral Dua Pria Baku Pukul di SPKLU Suvarna Sutera, Diduga Rebutan Isi Daya Mobil Listrik
“Solusi ke depan bukan hanya normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah. Semua ini akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Masyarakat juga perlu mengubah perilaku agar lebih peduli terhadap lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (alfian/aditya)
