SATELITNEWS.COM, JAKARTA–- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sejumlah periode libur awal tahun 2026, termasuk cuti bersama dan Tahun Baru Imlek, serta awal Ramadan 1447 Hijriah. Distribusi akan kembali berjalan normal mulai 23 Februari 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pada periode cuti bersama dan libur Tahun Baru Imlek, yakni 16–17 Februari 2026, tidak dilakukan pendistribusian MBG. Penghentian sementara juga berlaku pada awal Ramadan, tepatnya 18–22 Februari 2026.
“Pada periode cuti bersama dan libur Tahun Baru Imlek, yakni 16–17 Februari 2026, tidak dilakukan pendistribusian MBG. Distribusi MBG baru akan dimulai kembali pada 23 Februari 2026,” ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).
Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program MBG pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah serta Libur Tahun Baru Imlek 2026 yang ditandatangani Kepala BGN. Dadan menegaskan, penyesuaian ini bersifat sementara dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen.
“Penyesuaian pelayanan MBG pada periode hari libur dan cuti bersama dimaksud bersifat sementara dan tidak mengubah petunjuk teknis secara permanen.
Setelah periode libur berakhir, pelayanan MBG kembali mengikuti ketentuan operasional normal sesuai juknis yang berlaku,” katanya.
Penghentian sementara juga dilakukan saat libur dan cuti bersama Idul Fitri, yakni pada 18–24 Maret 2026. Pada periode tersebut, tidak ada penyaluran MBG bagi seluruh sasaran penerima manfaat, baik peserta didik maupun nonpeserta didik.
Baca Juga: Pemerintah Evaluasi Total Program MBG
Sebagai pengganti, distribusi dilakukan lebih awal, tepatnya pada 17 Maret 2026. Penerima manfaat akan memperoleh satu paket makanan kemasan sehat ditambah tiga paket bundling untuk alokasi 18–20 Maret 2026.
“Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya, yaitu Selasa, 17 Maret 2026, berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026,” jelas Dadan.
Ia menerangkan, paket bundling merupakan penggabungan paket makanan kemasan sehat MBG untuk konsumsi beberapa hari yang diserahkan sekaligus. Namun, makanan tersebut memiliki batas ketahanan maksimal tiga hari.
“SPPG wajib menyampaikan edukasi singkat mengenai cara penyimpanan dan konsumsi bertahap paket bundling maksimal tiga hari, serta penegasan bahwa paket adalah khusus untuk sasaran penerima manfaat MBG,” ujarnya.
Meski ada penghentian sementara untuk sebagian besar penerima manfaat, BGN memastikan pelayanan MBG tetap berjalan penuh bagi kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita usia 6–59 bulan selama periode Ramadan dan libur.
Selain itu, di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa, distribusi MBG tetap dilakukan sesuai jadwal normal dengan menu siap santap. Sementara di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan puasa, MBG dapat diberikan dalam bentuk makanan kemasan
sehat dengan tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas.
Baca Juga: Dukungan Keberlanjutan MBG dari PGRI dan FSPP Lebak
BGN menegaskan seluruh penyesuaian dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas, sehingga keberlanjutan program tetap terjaga meski memasuki masa libur panjang.
Di sisi lain, Dadan Hindayana mengklaim, program makan bergizi gratis (MBG) turut mendongkrak penjualan otomotif di Indonesia tahun lalu. Sebab, selain meningkatnya kebutuhan armada, para karyawan memiliki kesanggupan membeli kendaraan baru.
Kontribusi itu berasal dari pembelian kendaraan roda dua oleh sejumlah pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 60 persen dari total pegawai SPPG berkontribusi terhadap penjualan motor sepanjang 2025.
“Program MBG tidak hanya menyasar produk-produk pertanian seperti bahan baku (yang mendapat untung dari program MBG),” ujar Dadan, Senin (16/2).
“Tetapi berdasarkan data dari perusahaan kendaraan bermotor, angka penjualan motor di Indonesia mencapai 4,9 juta unit di tahun 2025 yang terdongkrak oleh MBG. Di SPPG, 60 persen pegawainya bisa beli motor,” tambahnya. (rmg/xan)
