SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Upaya mengurai kemacetan di kawasan Kedaton, Kecamatan Cikupa, mulai memasuki tahap nyata. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi pembebasan lahan untuk rencana pembangunan duplikasi Jembatan Tol Cikupa–Merak. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Rabu (18/2/2026), dan dihadiri para pemilik lahan yang terdampak proyek.
Sekretaris DPPP Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan, mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan duplikasi jembatan Tol Cikupa dicanangkan pada tahun anggaran 2026. “Kita siapkan anggaran Rp20 miliar untuk pembebasan lahan sekira 3.000 meter persegi lebih,” jelasnya kepada Satelit News, usai sosialisasi.
Ia menambahkan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilik lahan mengenai urgensi pembangunan duplikasi jembatan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan penjelasan terkait tahapan pemberkasan hingga proses pembayaran lahan.
“Kami sosialisasi untuk memastikan kepada pemilik lahan bahwa benar adanya pemerintah daerah melakukan pengadaan lahan untuk duplikasi jembatan tol. Tahapannya juga kita sosialisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Cikupa, Supriyadi, menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam merespons keluhan masyarakat terkait kemacetan di wilayah tersebut.
“Luar biasa, di situ memang butuh penanganan atas situasi kemacetan ini. Maka Pemerintah Kabupaten Tangerang, kami atas nama masyarakat, atas nama pemerintah kecamatan dan desa, sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, beserta DPRD, Dinas Bina Marga, dan Dinas Perkim, atas dikabulkannya harapan warga,” ungkapnya.
BeritaTerbaru
Menurutnya, proyek tersebut bukan hanya pelebaran jalan, melainkan pembangunan jembatan baru di samping jembatan yang sudah ada. “Makanya disebut duplikasi, dari satu jembatan menjadi dua jembatan,” katanya.
Ia menjelaskan, jumlah pemilik lahan yang terdampak diperkirakan sekitar 10 hingga 20 orang. Dalam sosialisasi itu, masyarakat juga diberikan gambaran teknis melalui Detail Engineering Design (DED), termasuk rencana konstruksi, lebar jembatan, dan aspek teknis lainnya.
“Hari ini (kemarin, red) dilakukan sosialisasi tentang teknis gambaran DED. Bagaimana secara konstruksi ini akan dibangun, berapa lebar, dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat diberikan penjelasan terkait mekanisme pengadaan lahan,” terangnya.
Supriyadi berharap, melalui sosialisasi tersebut tercipta kesepahaman antara pemerintah dan warga, sehingga tidak ada lagi kebingungan terkait rencana pembangunan ke depan.
Prosesnya pun akan berjalan simultan. Setelah sosialisasi, tim akan langsung melakukan survei lokasi untuk menentukan titik terluar lahan yang akan dibebaskan. Selanjutnya, akan dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta penilaian oleh tim appraisal.
“Setelah itu ada penyampaian harga sesuai tahapan pengadaan lahan untuk kepentingan umum, baru kemudian pemberkasan, verifikasi alas hak, dan seterusnya,” paparnya.
Ia berharap proyek duplikasi jembatan ini benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Kedaton dan wilayah Cikupa secara umum. “Sehingga masyarakat ke depan merasa nyaman dan betul-betul merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah mereka,” tandasnya. (aditya)
