SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Setelah enam bulan dinonaktifkan usai dianggap memicu kemarahan masyarakat, politikus Partai NasDem Sahroni akhirnya kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada Kamis (19/2/2026). Sahroni menyampaikan komitmennya untuk menjadi wakil rakyat yang lebih baik ke depannya.
Sahroni secara terbuka menerima sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya akibat pernyataan kontroversialnya di masa lalu. Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang telah memproses kasusnya. “Terima kasih untuk pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya,” ujar Sahroni usai pelantikannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pengesahan kembalinya Sahroni dilakukan dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Sahroni ditetapkan untuk menggantikan Rusdi Masse Mappasessu, yang posisinya kosong usai mundur dari NasDem dan pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Apakah Saudara Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR?” tanya Dasco dalam rapat, yang langsung dijawab “Setuju” secara serempak oleh para anggota komisi yang hadir.
Sebagai informasi, Sahroni sebelumnya dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III pada Agustus tahun lalu. Sanksi penonaktifan tersebut merupakan buntut dari rentetan pernyataannya yang viral di media sosial, puncaknya ketika ia melontarkan kata “tolol” yang ditujukan kepada massa pedemo yang menyuarakan pembubaran DPR.
Usai rentetan kejadian tersebut, MKD turun tangan memberikan sanksi, dan Fraksi NasDem sempat memindahkan Sahroni menjadi anggota biasa di Komisi I DPR. Kini, setelah masa sanksinya selesai, langkah Sahroni kembali ke pucuk pimpinan Komisi Hukum dipastikan sah.
Baca Juga: Anggota DPR RI Wahidin Halim Janji Kawal Kasus SIP Pamulang
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa penunjukan kembali Sahroni telah mematuhi seluruh mekanisme Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan putusan MKD. “Keputusannya kan sudah ada. Kita pimpinan menetapkan itu sesuai dengan usulan dari fraksi,” tegas Cucun. (rm)
