SATELITNEWS.COM, SERANG – Rencana pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Banten belum bisa dimaksimalkan. Buktinya, masih ada sekira 723 KDMP belum memiliki gedung, karena tidak memiliki lahan.
Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Banten Budi Santoso mengatakan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, di Provinsi Banten bakal dibentuk 1.551 KDMP. Dari jumlah itu, baru ada 828 KDMP yang sudah memiliki lahan perkantoran, sedangkan 723 sisanya belum memiliki sarana tersebut.
Sementara, salah satu syarat untuk membentuk KDMP harus sudah memiliki lahan secara mandiri agar kemudian bisa didirikan bangunan gerai atau gedung perkantoran milik koperasi. Oleh karena itu, dia meminta agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan.
“Untuk KDMP yang sudah memiliki lahan untuk pembangunan gerai atau sudah memiliki gerai baru 53 persen. Sedangkan 47 persen lagi belum memiliki itu,” katanya.
Budi mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pembahasan secara langsung dengan pihak kementerian terkait KDMP di Provinsi Banten. Dalam pembahasan itu, KDMP menjadi salah satu program prioritas yang diyakini bisa menjadi poros baru perekonomian masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok dan produk lokal masyarakat. Makanya, kita upayakan pengoperasiannya agar bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Budi mengatakan, Pemprov Banten bakal menjadi KDMP sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena, koperasi itu bisa menjadi akses bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan produksinya.
“Koperasi ini bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha nantinya, agar bisa terus berkembang. Bisa juga nanti dengan berbagai jenis usaha lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Budi menilai, koperasi sebagai modal utama penggerak perekonomian bukan hanya sekedar slogan. Oleh karena, selama ini sektor koperasi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi akses ekonomi berbasis gotong royong.
“Koperasi sebagai gerakan sosial ekonomi berbasis gotong royong dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi daerah serta instrumen pemerataan jika dikelola secara modern, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Budi menegaskan, koperasi tidak boleh berjalan secara konvensional tanpa inovasi karena hal itu bisa menyebabkan kemunduran secara perlahan. Oleh karena itu, KDMP harus bisa menjadi wadah yang bisa menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal perekonomian, persaingan pasar, dan sejenisnya.
“Koperasi harus tampil sebagai agregator dan penguat posisi UMKM, memperkuat rantai pasok lokal, menyediakan permodalan melalui koperasi simpan pinjam, serta meningkatkan daya tawar anggota di pasar,” ujarnya.
Baca Juga: Penguatan Literasi, Pemprov bersama ICN Banten Antisipasi Penyebaran Hoax
Sementara itu, Ketua KDMP Teluk, Kecamatan Labuan Mahfuzi mengatakan, pihaknya sudah memiliki beberapa anggota dalam menjalankan koperasi. Ada beberapa jenis kegiatan usaha yang bisa dioptimalkan masyarakat.
“Salah satu yang menjadi andalam kita yaitu pengolahan ikan laut, karena lokasi kita dekat dengan pelelangan ikan dan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan,” imbuhytnya. (adib
