SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten segera melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 bulan April mendatang.
Terkait hal itu, Pemprov Banten mulai melakukan pematangan pembahasan dan menyusun setiap usulan yang disampaikan dari berbagai sumber untuk dipilah dan ditentukan menjadi skala prioritas ditahun 2027 nanti.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dalam Musrenbang RKPD yang akan dilaksanakan bulan April nanti, pihaknya akan melibatkan semua kalangan masyarakat di Provinsi Banten tanpa terkecuali.
Tindakan itu sengaja dilakukan agar usulan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di Provinsi Banten, sekaligus mendapatkan kritikan dan masukan terkait arah kebijakan Pemprov Banten.
“Kita libatkan semuanya, mulai dari akademisi, aktivis, perwakilan mahasiswa yang kemarin demo, semuanya kita libatkan dalam penyusunan Musrenbang RKPD 2027,” katanya, Senin (23/2/2026).
Andra mengatakan, ada beberapa skala prioritas pembangunan Pemprov Banten ditahun 2027 mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, sosial, dan hal lain yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Pimpin DPD HKTI Banten, Andra Soni Siap Dorong Penguatan Sektor Pertanian
Oleh karena itu, kata dia, saran dan kritik yang nantinya disampaikan melalui kegiatan Musrenbang RKPD dan melibatkan semua unsur, bisa menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan Pemprov Banten.
“Kita lakukan pembenahan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, serta pemberantasan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, semuanya menjadi perhatian serius kita,” tambahnya.
BeritaTerbaru
Andra juga mengaku, pos anggaran yang dimiliki Pemprov Banten cukup terbatas apabila harus melaksanakan semua kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bakal dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.
“Kita lakukan percepatan pembangunan di Lebak dan Pandeglang agar bisa menekan disparitas. Fiskal kita memang terbatas, tetapi kita tetap akan berupaya menyelesaikan persoalan itu,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga tetap menaruh perhatian serius terhadap persoalan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Artinya, persoalan kebencanaan tetap menjadi skala prioritas karena masih banyak wilayah di Banten rawan terjadi bencana alam.
“Kita juga tetap menaruh perhatian terkait penanganan bencana alam, karena tahun kemarin dan awal tahun 2025, Banyak terjadi bencana di Banten. Makanya kita segera lakukan normalisasi beberapa aliran sungai,” tukasnya.
Baca Juga: Beri Dukungan Moril, Gubernur Andra Kunjungi Keluarga Dua Jurnalis yang Hilang di GAK
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Babar Suharso mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama dengan kabupaten/kota lain di Banten melalui pejabat Bappeda masing-masing.
Tujuannya, guna menentukan isu strategis dimasing-masing wilayah untuk kemudian dibuat perencanaan hingga pelaksanaan kegiatannya. Namun, hal itu harus berdasarkan berbagai pertimbangan dan skala prioritas yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
“Nanti juga prioritas dan isu-isu strategis di antaranya seperti bagaimana kita menghadapi bencana alam, kita harus ada gerakan yang sama prioritasnya dengan kabupaten kota,” pungkasnya.
“Tidak hanya pemerintah provinsi, juga oleh pemerintah kabupaten kota harus sama mendukung, saya kira itu yang kita akan rumuskan,” tutupnya. (adib)
