SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, memicu potensi kekeringan, gangguan musim tanam, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Percepatan musim kering ini perlu diantisipasi lintas sektor sejak dini.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, sinyal awal kemarau sudah terlihat sejak April 2026. Dari total 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen diperkirakan mulai memasuki musim kemarau bulan ini.
“Awal musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April,” kata Teuku dalam konferensi pers di kantor BMKG, Jakarta, Rabu (04/03/2026).
Jumlah wilayah yang memasuki kemarau akan terus bertambah pada Mei menjadi 184 zona musim dan Juni sebanyak 163 zona musim. Pergerakan musim kering diperkirakan diawali dari Nusa Tenggara, lalu bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah lain di Indonesia.
BMKG memproyeksikan kemarau tahun ini relatif lebih kering dibandingkan 2025. Selain datang lebih awal, durasinya juga diprediksi lebih panjang.
“Diprediksi di sebagian besar wilayah Indonesia, datangnya akan lebih maju. Kemudian juga nanti akan lebih panjang ya. Ini kalau bahasa awamnya bahwa di tahun 2026 itu relatif lebih kering daripada tahun 2025,” ujar Teuku.
BeritaTerbaru
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, sekitar 46,5 persen zona musim atau 325 dari 699 ZOM diperkirakan mengalami awal kemarau yang lebih maju dibandingkan rata-rata klimatologis periode 1991–2020. Sebanyak 451 zona musim bahkan diprediksi mengalami sifat kemarau di bawah normal atau cenderung lebih kering, sementara 245 zona musim berada pada kondisi normal.
Wilayah yang berpotensi mengalami kemarau lebih kering mencakup sebagian besar Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi bertahap mulai Juli hingga September 2026. Pada Juli, fase puncak awal diprediksi muncul di sebagian Sumatera dan Kalimantan. Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami kondisi kering maksimum diperkirakan meluas secara signifikan ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua, menjadikannya periode paling dominan dalam musim kemarau tahun ini. Sementara pada September, kondisi kering ekstrem diperkirakan masih bertahan terutama di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur.
“Kesimpulan umum dari musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini, kita prediksi maju atau lebih awal. Sehingga pada banyak tempat dia juga menjadi lebih panjang karena awalnya itu maju,” ujar Ardhasena.
Kemajuan musim kering ini membawa konsekuensi langsung bagi sektor pertanian, terutama lahan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan alami. BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam serta pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan suhu panas.
Selain ancaman gagal tanam, musim kering yang lebih panjang juga meningkatkan risiko kekeringan meteorologis dan karhutla. BMKG mencatat, kondisi kemarau normal hingga bawah normal biasanya berasosiasi dengan peningkatan titik panas, terutama di wilayah sekitar garis khatulistiwa seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Tekanan terhadap cadangan air menjadi perhatian lain. Indonesia memiliki lebih dari 220 bendungan yang menopang irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Periode kering yang lebih panjang berpotensi memengaruhi ketersediaan air baku, irigasi, hingga pasokan energi di sejumlah daerah jika tidak diantisipasi sejak awal.
Di tengah proyeksi kemarau yang lebih cepat, sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir justru masih dilanda hujan lebat akibat kemunculan bibit siklon tropis 90S dan 93S di selatan Jawa dan sekitar Samudera Hindia serta masih aktifnya Monsun Asia. BMKG menegaskan kondisi cuaca ekstrem tersebut tidak berkaitan dengan fenomena gerhana bulan total.
Untuk menekan dampak hujan ekstrem, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Operasi ini ditargetkan mampu mengurangi intensitas hujan sekitar 20 hingga 40 persen guna meminimalkan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya. BMKG juga terus memantau perkembangan atmosfer di wilayah lain, termasuk DKI Jakarta, dan membuka peluang pelaksanaan OMC tambahan jika diperlukan.
BMKG menegaskan bahwa percepatan musim kemarau ini merupakan sinyal peringatan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kesiapan pengelolaan air, penyesuaian kalender tanam, serta mitigasi karhutla yang lebih agresif, musim kering 2026 berisiko memberi tekanan besar pada ketahanan pangan, pasokan air, dan stabilitas lingkungan di berbagai daerah. (rmg/xan)
