SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah gangguan jalur energi global akibat penutupan Selat Hormuz sejak konflik di Timur Tengah meningkat. Cadangan BBM disebut masih berada di atas standar minimum nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain Bahlil, ratas juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
“Hari ini kita melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Saya menyampaikan, melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita, baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, kondisi tersebut sudah berlangsung sekitar dua bulan sejak eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada Selat Hormuz. “Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil,” ujarnya.
Selain BBM, pemerintah juga melaporkan kondisi minyak mentah untuk kebutuhan pengolahan kilang dalam negeri yang disebut masih berada di atas standar minimum. Dengan demikian, pasokan dinilai belum mengalami gangguan berarti.
Di sektor gas, pemerintah mengakui tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). “Saya juga melaporkan (ke Presiden Prabowo Subianto) bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” kata Bahlil.
Baca Juga: Subsidi BBM dan LPG Dipangkas, Belanja Negara Naik Jadi Rp4.106 T
Dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru sekitar 1,6–1,7 juta ton, sementara sisanya masih dipenuhi impor. “Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke LPG,” kata Bahlil.
Pemerintah saat ini mengkaji sejumlah opsi untuk mengurangi ketergantungan tersebut, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara berkalori rendah serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG).
“Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif,” ujarnya.
Ia menambahkan opsi lain masih dalam pembahasan. “Sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” kata Bahlil.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga meminta perguruan tinggi dilibatkan dalam pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. “Tadi kaitannya sama beberapa teknologi alternatif untuk mengurangi elpiji,” ujar Brian.
Ia menyebut ketergantungan impor LPG sudah tinggi dan harga turut mengalami kenaikan. “Kan elpiji ini kita sangat tinggi ketergantungan pada impor, harga juga naik. Sehingga tadi kampus diminta cari sumber-sumber lain, ada beberapa sumber yang sangat potensial,” katanya.
Baca Juga: Bareskrim Bongkar Penyuntikan LPG 3 Kg ke Tabung 12 dan 50 Kg di Tangsel
Brian menegaskan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam riset, sementara hasilnya akan mendukung kebijakan Kementerian ESDM. “Tapi nanti semuanya akan kita lakukan penelitiannya membantu mendukung Bapak Menteri ESDM,” ujarnya.
Kenaikan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram juga terjadi sejak 18 April 2026, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut kenaikan dipengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena mayoritas masih menggunakan energi bersubsidi.
“Kalau dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak ada dampaknya. Hampir rata-rata UMKM menggunakan BBM subsidi, dan itu tidak mengalami kenaikan,” kata Maman.
Meski begitu, ia mengakui adanya tekanan tidak langsung dari kenaikan bahan baku seperti plastik akibat gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah. Pemerintah kini mencari alternatif pasokan dari kawasan lain, termasuk India, Afrika, dan Amerika. (rmg/xan)
