SATELITNEWS.COM, TANGSEL--DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan dukungannya terhadap rencana program homeschooling bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut diminta dilakukan secara matang dan diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
Anggota DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian mengatakan praktik homeschooling maupun sekolah informal, seperti sekolah terbuka dan pendidikan kesetaraan, sejatinya sudah berkembang di berbagai kota besar, termasuk di Kota Tangerang Selatan.
“Sebetulnya praktik homeschooling dan katakanlah sekolah informal sekolah terbuka, itu sudah marak di beberapa kota besar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2026).
Menurutnya, langkah pemerintah untuk mulai mengambil peran dalam penyelenggaraan homeschooling merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Selama ini layanan tersebut lebih banyak diselenggarakan oleh pihak swasta.
“Tentu saja ketika pemerintah melakukan inisiatif untuk memberikan legitimasi ataupun formalitas dari homeschooling, kami menyambut positif,” katanya.
Ia menilai kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan homeschooling dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum mampu menjangkau pendidikan formal.
Baca Juga: Tangsel Otozone 2026 Resmi Dibuka, Ada Promo Mobil dan Diskon Pajak hingga 18 Oktober
“Langkah-langkah yang dilakukan tentu saja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi bukna hanya kemudian pihak swasta saja yang terjun, tetapi juga kemudian ada andil pihak pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan homeschooling maupun informal lainnya,” paparnya.
Meski mendukung, DPRD memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Rizki mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan resmi mengenai konsep maupun mekanisme penyelenggaraan homeschooling yang tengah disiapkan pemerintah.
BeritaTerbaru
“Tentu saja kami di DPRD akan mencoba mengawasi nanti dalam perjalanan nya dalam pengadaan penyelenggaraan homeschooling,” katanya.
“Adapun hal terkait memang belum secara official disampaikan ke kami untuk bagaimana teknisnya, dan bagaimana implementasinya dan berapa jumlahnya dan bagaimana kondisinya kita belum dapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh,” lanjut politisi PKS itu.
Ricky menilai inovasi di sektor pendidikan perlu terus dikembangkan seiring perubahan zaman. Menurutnya, pemerintah harus mampu menghadirkan skema pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak lagi memungkinkan mengikuti pendidikan formal.
“Memang jamannya sudah berubah, bisa jadi ada inovasi yang harus dikembangkan disetiap wilayah sesuai dengan kebutuhan, terlebih lagi maka ada kebutuhan dari anak anak kurang mampu, sementara usianya sudah lanjut karena keterbatasan dia tidak bisa bersekolah formal seperti yang lainnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Polisi Temukan Tempat Penyimpanan Miras di Lokasi Ledakan Pasar Cimanggis
Rencana itu dikritik Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Dia menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko mengurangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang utuh melalui sekolah formal. Menurut Ubaid, sekolah bukan sekadar tempat belajar akademik, tetapi juga ruang sosial yang memungkinkan anak berinteraksi, membangun jaringan pertemanan, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman dan inklusif.
“Memenjarakan anak-anak dari keluarga miskin dalam format homeschooling atau informal yang tidak terstandar akan merenggangkan hak mereka untuk bersosialisasi dan berkembang secara utuh,” ujarnya, Kamis (25/6).
Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan formal bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal itu, kata dia, telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Tugas Pemkot Tangsel adalah memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonominya bisa mengakses sekolah formal yang berkualitas dan gratis. Bahkan mereka harus masuk kuota afirmasi dan diberikan bangku sekolah negeri terbaik di Tangsel, bukan malah mengeksklusifkan mereka di homescooling,” paparnya.
Ubaid menilai kebijakan homeschooling yang secara khusus menyasar warga miskin justru berpotensi menciptakan kesenjangan pendidikan antara kelompok kaya dan miskin.
“Rencana mendorong jalur informal bagi warga miskin ini justru memperlebar jurang pemisah (apartheid pendidikan) antara si kaya dan si miskin di Tangsel,” katanya.
Meski pemerintah beralasan program tersebut bertujuan memberi fleksibilitas agar anak-anak tetap bisa belajar di mana saja dengan kelompok kecil yang difasilitasi guru, Ubaid mempertanyakan efektivitas model tersebut dalam menjamin kualitas pendidikan. Menurut dia, kualitas pembelajaran di sekolah formal yang memiliki sarana dan prasarana lengkap saja masih menghadapi banyak tantangan.
“Sekolah negeri saja, yang sarana dan prasarana lengkap, kualitas pembelajarannya masih buruk. Bagaimana dengan sekolah non formal, yang biasanya hanya formalitas absen. Cek dah kualitas sekolah model PKBM. Kualitasnya masih di bawah standar,” ungkapnya.
Ubaid juga menyoroti kelompok anak yang rentan putus sekolah karena faktor ekonomi. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus memperkuat perlindungan melalui kebijakan afirmasi agar mereka dapat masuk sekolah negeri tanpa hambatan.
“Mestinya anak-anak rentan putus karena masalah ekonomi, harus dijamin bisa masuk sekolah negeri tanpa seleksi-seleksi karena masuk kuota afirmasi. Jika mereka tidak dilindungi melalui kuota afirmasi, mereka paling rentan untuk putus sekolah,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berencana mengembangkan model pendidikan alternatif berbasis homeschooling dan sekolah informal guna memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini disiapkan sebagai langkah lanjutan setelah berbagai bantuan pendidikan dan beasiswa yang selama ini diberikan kepada ribuan pelajar di wilayah tersebut. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah tengah mengkaji konsep pembelajaran yang lebih fleksibel dan dekat dengan lingkungan masyarakat. Konsep yang sedang dirancang tidak harus mengandalkan bangunan sekolah seperti pada umumnya.
“Nanti saya ingin lagi kembangkan misalnya home schooling, sekolahnya ngampar saja di emperan mungkin, tapi dia resmi dapat ijaza bagi anak-anak yang tidak mampu, jadi siapapun yang berada di bawah garis kemiskinan misalnya, anak-anaknya tetap dapat difasilitasi sekolah, sekolah-sekolah informal,” ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, Rabu (24/6/2026). (eko)
