SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Masa Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Kota Tangerang kini tengah berlangsung. Tak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit orang tua lebih memilih sekolah negeri untuk menitipkan pembelajaran anak-anaknya ketimbang ke sekolah swasta. Meski sejumlah sekolah swasta sudah digandeng oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, namun dari sisi kualitas, masih banyak orang tua yang ragu.
Hal ini pun disadari oleh Pemkot Tangerang, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik). Untuk itu Pemkot Tangerang berupaya menghapus kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta melalui berbagai kebijakan yang menyasar akses pendidikan, dukungan pendanaan, hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan bahwa seluruh sekolah di Kota Tangerang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat. Menurutnya, paradigma yang membedakan sekolah unggulan dan nonunggulan perlu diubah. Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki potensi untuk menjadi sekolah berkualitas dengan karakter dan keunggulan masing-masing.
“Kalau kita punya pandangan bahwa ada sekolah unggulan dan ada yang bukan sekolah unggulan, saya rasa semua sekolah harus memiliki keunggulan. Semua sekolah harus memiliki kekhasan masing-masing dan karakter tersendiri sesuai budaya sekolahnya,” ujar Wahyudi ditemui SatelitNews.Com usai mendamping Wali kota Tangerang membuka kegiatan Audisi Cerdas Cermat Liga Bintang Juara di Kumnamu School, Kecamatan Cibodas, Kamis (11/06/2026).
Komitmen tersebut didukung dengan keberpihakan anggaran yang cukup besar terhadap sektor pendidikan. Pemkot Tangerang mengalokasikan sekitar 24 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan, angka yang disebut telah melampaui ketentuan minimal atau mandatory spending yang ditetapkan pemerintah.
Anggaran tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan mutu pendidikan melalui berbagai program, mulai dari bantuan langsung kepada peserta didik hingga dukungan operasional sekolah.
Baca Juga: Masuk SMP di Lebak Wajib Lampirkan Ijazah Diniyah
Salah satu program yang menjadi andalan adalah Program Tangerang Cerdas yang menyasar peserta didik secara langsung. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pelengkap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Menurut Wahyudi, keberadaan BOSDA menjadi salah satu upaya untuk memastikan seluruh sekolah memiliki standar layanan pendidikan yang relatif setara sehingga kualitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di sekolah-sekolah tertentu.
Selain dukungan pendanaan, Pemkot Tangerang juga menjalankan program sekolah gratis yang tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga melibatkan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Yang disebut pemerataan pendidikan itu tidak hanya di sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus mendapatkan kesempatan yang sama. Sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kita berikan ruang untuk melayani masyarakat Kota Tangerang sehingga seluruh warga memiliki akses pendidikan yang setara,” katanya.
Upaya pemerataan mutu pendidikan juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah secara berkelanjutan. Dinas Pendidikan secara rutin menggelar pelatihan yang menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan.
Baca Juga: Lulusan Capai 22 Ribu, Daya Tampung SMP Negeri di Kota Tangerang Cuma 10 Ribu-an
Beberapa materi yang menjadi fokus peningkatan kapasitas antara lain pembelajaran mendalam (deep learning), penguatan literasi digital, pengenalan coding, serta pembentukan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Wahyudi menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal. Para guru dan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan didorong untuk menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekannya melalui mekanisme pengimbasan.
“Guru-guru dan pengawas yang sudah mengikuti pelatihan kemudian membagikan ilmunya kepada rekan-rekan yang lain. Itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga ruang peningkatan kapasitas bagi guru semakin terbuka,” ujarnya.
Program peningkatan kompetensi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), hingga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan juga memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara merata. Pengawas sekolah tidak hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.
Menurut Wahyudi, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh satuan pendidikan menerapkan standar layanan yang sama serta terus meningkatkan kualitas pembelajaran. “Dalam pengawasan, objek kami bukan hanya sekolah negeri. Sekolah swasta juga menjadi bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin,” tegasnya.
Melalui kombinasi kebijakan sekolah gratis, dukungan BOSDA, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengawasan yang menyeluruh, Pemerintah Kota Tangerang berharap kesenjangan mutu antara sekolah negeri dan swasta dapat terus diperkecil sehingga seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang jenis sekolah yang dipilih. (made)
