SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Upaya memotret kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat mulai dilakukan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Selasa (23/6/2026).
Agenda yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi instrumen penting untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengatakan sensus ekonomi merupakan wujud kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah dalam melihat potret perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.
“Kegiatan sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali untuk mengambil gambaran terkini kondisi perekonomian masyarakat melalui kegiatan survei guna mendapatkan indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Yusniar Juliana kepada Satelit News, Selasa (23/6/2026).
Menurut Yusniar, Kabupaten Tangerang memegang peran krusial dalam roda perekonomian regional. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Tangerang menyumbang 21 persen terhadap total perekonomian Provinsi Banten. Jika dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi tersebut didominasi sektor industri pengolahan.
“Kabupaten Tangerang menyumbang 21 persen ekonomi Provinsi Banten,” ujarnya.
Baca Juga: Selama Libur Sekolah, 305 SPPG di Kabupaten Tangerang Tidak Beroperasi
Untuk menyukseskan agenda besar tersebut, BPS Provinsi Banten akan mengerahkan 9.000 petugas sensus yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Khusus Kabupaten Tangerang, sebanyak 2.400 petugas akan diterjunkan, menjadi jumlah terbesar dibandingkan daerah lain di provinsi ini.
Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengajukan beragam pertanyaan guna memperbarui data kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Indikator yang didata meliputi jenis pekerjaan, pengeluaran makanan dan nonmakanan, kepemilikan aset, hingga kondisi kesehatan individu.
“Petugas yang diterjunkan di Kabupaten Tangerang paling banyak dibanding wilayah lainnya di Provinsi Banten. Lalu, khusus untuk pelaku usaha, sensus akan memotret modal atau biaya operasional serta pendapatan yang dihasilkan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW guna memastikan pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa hingga RT dan RW akan kami libatkan untuk membantu menyukseskan pendataan ini agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” ujar Maesyal Rasyid.
Pria yang akrab disapa Rudi Maesyal itu menilai data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: KLH Turun Tangan Usut Maraknya TPS Ilegal di Kabupaten Tangerang
“Data yang akurat dan berkualitas ini menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS, tapi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Maesyal menjelaskan hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Data tersebut juga akan membantu pemerintah merancang program yang tepat sasaran, mendorong investasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Semakin baik data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang akan dirumuskan untuk kemajuan daerah,” imbuhnya. (alfian/aditya)
