SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Seorang pelaku usaha bengkel las di Kota Tangerang, Baharuddin, mengaku belum menerima pembayaran sekitar Rp43 juta atas pekerjaan perbaikan tujuh becak motor (bentor) pengangkut sampah milik Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Padahal, pekerjaan tersebut telah rampung sejak akhir 2025 dan kendaraan disebut telah digunakan untuk operasional pelayanan masyarakat.
Baharuddin menuturkan, persoalan itu telah berlangsung sekitar enam bulan tanpa kepastian penyelesaian dari pihak kecamatan. Berbagai upaya yang ia lakukan untuk meminta penjelasan pun belum membuahkan hasil. Kerja sama itu, menurut Baharuddin, bermula pada Oktober 2025 ketika seorang pegawai Kecamatan Karang Tengah mendatangi bengkelnya dan menawarkan pekerjaan perbaikan 14 unit bentor.
Tahap pertama hanya berupa perbaikan ringan, seperti menambal bagian bodi yang keropos dan mengganti pelat yang rusak. Pekerjaan tersebut selesai dan dibayar tanpa kendala. Selanjutnya, pegawai yang sama kembali meminta agar sebagian bentor diperbaiki lebih menyeluruh sesuai arahan pimpinan kecamatan.
“Tahap kedua ada tujuh bentor lagi yang diperbaiki lebih besar. Katanya itu permintaan atasannya karena tidak mau hanya diperbaiki ringan. Ada yang ganti bak, ganti sasis, ada juga yang dipasang topi. Pembayarannya juga lancar,” kata Baharuddin. Masalah muncul pada pekerjaan tahap ketiga yang juga mencakup tujuh unit bentor. Baharuddin mengatakan seluruh pekerjaan diselesaikan hingga malam pergantian tahun 2025 menuju 2026.
Sebelum tutup buku anggaran, ia mengaku telah menyerahkan nota pekerjaan kepada pihak kecamatan. Namun, ketika mendatangi kantor kecamatan pada Februari 2026 untuk menanyakan pembayaran, pekerjaan tersebut justru dipersoalkan. “Katanya pekerjaannya dianggap fiktif. Padahal barangnya ada, bentornya sampai sekarang dipakai untuk pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut nilai pekerjaan tahap ketiga mencapai sekitar Rp43 juta, yang merupakan akumulasi biaya perbaikan tujuh bentor dengan tingkat kerusakan berbeda. Baharuddin membantah tudingan adanya penggelembungan harga. Menurut dia, seluruh biaya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kendaraan. “Saya berani dicek ke bengkel lain. Kalau memang harga saya lebih mahal, silakan dibandingkan. Saya tidak ada mark up,” katanya.
Baca Juga: Ria Nurhijriah Hibur Pengungsi TPA Jatiwaringin, Salurkan Bantuan Sembako
Berulang Kali Datangi Kantor Kecamatan
Baharuddin mengaku telah beberapa kali mendatangi Kantor Kecamatan Karang Tengah untuk meminta kejelasan. Pada kunjungan pertama, ia bertemu Sekretaris Kecamatan bersama sejumlah pejabat lainnya. Saat itu, ia mendapat penjelasan bahwa persoalan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
BeritaTerbaru
Sebulan kemudian, ia kembali datang, tetapi hanya bertemu seorang pegawai yang berjanji akan menyampaikan persoalan itu kepada Sekretaris Kecamatan. Seminggu setelahnya, Baharuddin kembali mendatangi kantor kecamatan. Namun, ia mengaku tidak dapat bertemu dengan pejabat yang ingin ditemui meski telah meminta bantuan petugas keamanan.
“Saya hanya ingin kejelasan. Kalau memang tidak bisa dibayar karena prosedur, sampaikan secara resmi. Kalau yang bertanggung jawab pegawai yang memerintahkan saya, sampaikan juga. Jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” ujarnya. Menurut Baharuddin, hingga kini belum pernah ada pertemuan yang mempertemukan dirinya dengan pegawai yang memberikan pekerjaan maupun pimpinan kecamatan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Padahal, menurut dia, langkah itu diperlukan agar dapat diketahui apakah persoalan yang terjadi murni terkait administrasi atau ada hal lain.
Akui Tidak Ada SPK
Baharuddin mengakui pekerjaan tersebut dilakukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) maupun nota kesepahaman. Seluruh proses, kata dia, hanya berdasarkan komunikasi lisan dengan seorang pegawai kecamatan yang menangani pemeliharaan bentor. Meski demikian, ia mengaku tidak mempermasalahkan hal itu karena dua pekerjaan sebelumnya tetap dibayarkan.
Baca Juga: Tarif Transjabodetabek Diusulkan Naik Rp 10 Ribu
“Kalau memang prosedurnya salah, kenapa dari awal tidak diberi tahu? Kenapa dua tahap pertama dibayar, sementara yang terakhir dipersoalkan?” katanya. Ia juga membantah adanya pemberian komisi kepada pegawai yang memesan pekerjaan tersebut. “Orang yang datang itu tidak pernah minta apa-apa. Paling hanya saya suguhkan kopi dan rokok saat datang ke bengkel,” ujarnya.
Baharuddin mengatakan seluruh biaya perbaikan ditalangi menggunakan modal pribadinya. Sebagian dana juga berasal dari uang muka yang diberikan sejumlah pengemudi bentor yang meminta perbaikan tambahan. Karena itu, menurut dia, bukan hanya dirinya yang menunggu penyelesaian persoalan tersebut.
Ia berharap Pemerintah Kota Tangerang turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Baharuddin juga meminta Wali Kota Tangerang Sachrudin mengecek langsung kondisi fisik bentor yang telah diperbaiki agar tidak muncul anggapan adanya pekerjaan fiktif. “Saya hanya minta kejelasan. Kalau memang harus dicek, silakan dicek satu per satu.
Bentornya ada, hasil pekerjaannya nyata. Kalau memang ada kesalahan administrasi, sampaikan secara terbuka agar saya tahu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa,” katanya. Hingga berita ini disusun, pihak Kecamatan Karang Tengah belum memberikan tanggapan atas klaim Baharuddin. Upaya konfirmasi kepada pihak kecamatan masih dilakukan. (ari)
