SATELITNEWS.COM, SERANG – Mantan Kepala Desa (Kades) Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, berinisial MT (51), harus mendekam dibalik jeruji besi.
Sangkaannya, karena ditengarai melakukan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar (Pungli) dikawasan PT. Nikomas Gemilang. Dia diamankan bersama tiga orang lainnya, berinisial UD (52), SS (38), dan DS (38).
Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp204.000, uang tunai sebesar Rp80.000, satu bilah pisau dengan panjang sekitar 10 sentimeter, dan satu tas pinggang.
Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 482 dan/atau Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Dian Setyawan mengatakan, penangkapan para terduga pungli merupakan tindak lanjut atas dua laporan polisi, yaitu LP/A/12/VII/2026/SPKT.DITKRIMUM/POLDA BANTEN dan LP/A/13/VII/2026/SPKT.DITKRIMUM/POLDA BANTEN, keduanya tertanggal 3 Juli 2026.
“Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Subdit III Jatanras, kami berhasil mengungkap praktik pungutan liar yang telah berlangsung kurang lebih selama satu tahun di kawasan industri PT. Nikomas Gemilang,” katanya, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Dua Pelaku Penusukan Calon Penumpang Bus di Kota Serang Ditangkap
Dian menerangkan, praktik pungutan liar tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni Pasar Jalur C Kawasan Industri PT. Nikomas Gemilang dan Jembatan Jalan Raya Serang–Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Modus yang digunakan para pelaku adalah, melakukan pemungutan uang secara rutin kepada pedagang pasar maupun sopir angkutan umum dengan dalih biaya kebersihan dan pengelolaan pasar. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa para pelaku telah menjalankan aksinya sejak Juli 2025 hingga Juli 2026.
BeritaTerbaru
Lebih lanjut Dian menjelaskan, tersangka SS setiap pagi sekira pukul 07.00 WIB dan sore hari sekira pukul 17.00 WIB mendatangi para pedagang di Pasar Jalur C untuk meminta uang sebesar Rp5.000 kepada setiap pedagang.
Sementara, tersangka Udin alias UD setiap hari sekira pukul 15.00 WIB meminta uang sebesar Rp2.000 kepada setiap sopir angkutan umum yang sedang menunggu penumpang di sekitar pasar.
“Dari hasil pemeriksaan diketahui uang yang dipungut tersangka SS dari para pedagang sampai Rp1 juta setiap hari, sedangkan tersangka UD memperoleh Rp320 ribu per hari dari sopir angkutan umum. Seluruh hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kepada tersangka MT yang berperan sebagai koordinator,” ujarnya.
Selain itu, di lokasi berbeda, tersangka DS melakukan pungutan liar kepada sopir angkutan umum di kawasan Jembatan Jalan Raya Serang–Tambak. DS meminta uang sebesar Rp15 ribu kepada setiap kendaraan yang memperoleh penumpang.
Baca Juga: Polda Banten Selidiki Dugaan Penambangan Tanah Uruk di Kota Serang
“Dalam sehari tersangka memperoleh uang Rp350 ribu, dan seluruh hasil pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya,” tandasnya.
Dian menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka MT merupakan pihak yang memerintahkan para pelaku melakukan pungutan liar sekaligus menerima setoran hasil pungutan dari tersangka UD dan SS. Dalam sehari, MT menerima setoran hingga sebesar Rp400 ribu.
“MT berperan sebagai koordinator yang mengatur kegiatan pemungutan tersebut. Sedangkan DS menjalankan aksinya sendiri dan menggunakan seluruh hasil pungutan untuk kepentingan pribadinya,” ujarnya.
Dian mengaku, penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil pungutan maupun terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami tidak berhenti pada penetapan empat tersangka ini. Penyidik akan terus mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
“Mereka memanfaatkan aktivitas masyarakat di kawasan industri dengan meminta sejumlah uang secara melawan hukum kepada para pedagang maupun sopir angkutan umum. Tindakan tersebut tentu sangat meresahkan dan tidak dapat ditoleransi,” tutupnya.
Kabid Humas Polda Banten Kombespol Maruli Achiles Hutapea mengatakan, keberhasilan pengungkapan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Banten dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Kawasan industri merupakan salah satu objek vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Oleh karena itu, Polda Banten akan menindak tegas setiap bentuk premanisme maupun pungutan liar yang berpotensi mengganggu investasi, aktivitas usaha, maupun kenyamanan masyarakat,” tuturnya.
Maruli meminta kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun pengemudi angkutan umum agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar ataupun aksi premanisme.
“Apabila mengetahui adanya praktik pungutan liar, premanisme ataupun tindak pidana lainnya, segera laporkan kepada Kepolisian. Polda Banten menjamin setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya. (adib)
