SATELITNEWS.COM LEBAK--Anggota DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menyoroti lamanya proses pembaruan data desil bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data pemerintah. Ia meminta proses tersebut dipangkas agar warga tidak harus menunggu hingga berbulan-bulan.
Adde Rosi mengusulkan adanya mekanisme percepatan sehingga perubahan desil dapat dituntaskan paling lama dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Menurutnya, kecepatan pemutakhiran data menjadi penting karena berkaitan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kepastian.
“Biasanya kan proses reguler untuk perubahan desil tiga bulan, nah ini saya minta untuk bisa secepatnya. Ya, satu atau dua minggu harusnya selesai, karena masyarakat enggak bisa nunggu berbulan-bulan,” ujar Aci belum lama ini di Rangkasbitung.
Ia menjelaskan, warga yang merasa penetapan desilnya tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos. Pengajuan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ia mengatakan, pengumpulan NIK dari masyarakat yang mengajukan perubahan diperlukan agar proses pembaruan data dapat segera dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ajukan lewat aplikasi kemudian nanti kami kumpulkan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) supaya segera di-update oleh BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya.
Baca Juga: 529 KK di Kabupaten Tangerang Protes Ketidaksesuaian Desil DTSEN
Selain persoalan perubahan desil, Rosi juga menyinggung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang mengaitkan sensus tersebut dengan perubahan status desil penerima bantuan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki tujuan berbeda, yakni menggambarkan perkembangan serta kondisi aktivitas ekonomi di setiap daerah. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir bahwa pendataan tersebut secara otomatis akan menentukan status bantuan maupun desil mereka.
BeritaTerbaru
“Ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Sensus Ekonomi bukan bicara soal bantuan, desil atau pajak, tapi berbicara mengenai perkembangan ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya. (mulyana)
