SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Tindakan itu dilakukan, agar ketersediaan cadangan pangan di Banten terjaga dengan baik.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, Nasir M Daud mengatakan, pihaknya mengikuti rapat koordinasi penguatan penyusunan kebijakan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Terkait hal itu, Nasir mengaku telah menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait capaian, kendala, dan hal lain yang berkaitan dengan cadangan pangan.
“Kita sampaikan kendala yang dihadapi daerah dalam proses pengadaan cadangan pangan tahun 2026, khususnya terkait ketersediaan beras medium,” katanya, Kamis (5/11/2026).
Nasir mengaku, sejak awal tahun 2026 pihaknya menghadapi kendala dalam pengadaan beras medium karena Perum Bulog belum membuka penjualan beras medium untuk kebutuhan PSO.
“Kondisi tersebut membuat kami harus mengambil alternatif dengan melakukan pembelian beras premium melalui Perum Bulog agar kebutuhan cadangan pangan daerah tetap dapat dipenuhi,” ungkap Nasir.
Baca Juga: Tidak Memenuhi Standar, 97 SPPG di Banten di Suspend
Selain beras, Nasir juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pengadaan ayam beku atau frozen chicken sebanyak 2,5 ton untuk kebutuhan cadangan pangan daerah melalui kerja sama dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri (PT ABM).
“Pengadaan ayam beku sebanyak 2,5 ton ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi komoditas cadangan pangan. Kami tidak hanya mengandalkan beras, tetapi juga mulai memperkuat cadangan pangan melalui komoditas lain yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Menurut Nasir, koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan pengadaan CPPD dapat berjalan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk dalam hal ketersediaan komoditas, mekanisme pengadaan, serta dukungan kebijakan.
“Kami berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, terutama dalam mengatasi kendala pengadaan, memastikan ketersediaan komoditas, serta memperkuat dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi pengelolaan CPPD,” pungkasnya.
“Keikutsertaan Provinsi Banten dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan cadangan pangan daerah agar lebih optimal, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung penanganan kondisi darurat maupun kerawanan pangan,” tutupnya.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan pada Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan, evaluasi penyelenggaraan CPPD tahun 2026, termasuk capaian stok, pengadaan, penyaluran, serta dukungan regulasi pemerintah daerah.
Baca Juga: 7.733 Pekerja di Banten Kena PHK, Peringkat Kedua Nasional
Berdasarkan data evaluasi Oktober 2026, cadangan beras pemerintah provinsi secara nasional tercatat sebesar 6.319,04 ton, dengan Provinsi Banten memiliki cadangan sebesar 370,15 ton.
“Sementara itu, cadangan beras pemerintah kabupaten/kota secara nasional mencapai 13.469,52 ton, dengan kontribusi kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar 1.666,97 ton,” ujarnya.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, M Saleh Nugrahadi mengatakan, dalam sesi koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan cadangan pangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan perspektif kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan cadangan pangan daerah.
“Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan di daerah,” imbuhnya. (adib)
