SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemprov Banten bakal segera menerapkan wajib masker untuk semua masyarakat. Hal itu menyusul telah diterbitkannya Instruksi Presiden RI 6/2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19.
“Sekarang kami sedang menggodok dulu payung hukumnya berupa Pergub (Peraturan Gubernur) untuk bisa melaksanakan itu di wilayah Provinsi Banten,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menggelar rapat kordinasi persiapan penerapan wajib masker tersebut bersama Wakil Kapolda Banten Brigjen Pol Wirdhan Denny di kantornya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (19/8).
Wagub menjelaskan, Inpres tersebut merupakan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19. Serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. “Jadi Inpres tersebut mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid 19,” kata Wagub.
Dalam Inpres ini, kata Wagub, Presiden meminta pemerintah daerah menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Sementara itu, Wakil Kapolda Banten Brigjen Pol Wirdhan Denny mengatakan, penerapan Inpres tersebut akan dilakukan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah di Banten selama satu bulan sejak 24 Agustus mendatang. “Tentu saja sosialisasinya dulu yang akan kita gencarkan,” kata Wakapolda
Wakapolda menambahkan, pihaknya saat ini tengah mengintensifkan persiapan dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Banten. “Kordinasi diperlukan dalam rangka kesiapan payung hukum yg mengatur tentang sanksi, personil hingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Inpres ini,” paparnya.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Dalam Inpres itu, Presiden menginstruksikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum. Kemudian, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia.
Inpres itu sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus, menetapkan sanksi bagi pelanggar dimana sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. (rls/dm)
