SATELITNEWS.ID, TANGERANG— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang sudah mulai ancang-ancang menatap pilkada 2024. Dengan memiliki 10 kursi di DPRD Kota Tangerang, mereka siap mengusung calon kepala daerah tanpa koalisi dan memenangkan pesta demokrasi lima tahunan.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPTD) PKS Arief Wibowo usai Musyawarah Daerah V PKS Kota Tangerang di salah satu Hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Senin (28/12). Arief Wibowo sendiri terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD PKS Kota Tangerang periode 2020-2025.
Arief mengatakan, PKS Kota Tangerang memiliki target besar dalam pilkada pada 2024 mendatang. Menurut dia, PKS tetap akan mengusung calon. Meski demikian, Arief belum akan mengungkapkan calon Walikota Tangerang yang diusung untuk pilkada nanti.
“PKS tidak pernah berhenti dari pencalonan, dan kader semua qualified semua. Jadi PKS Insya Allah selalu mencalonkan. Mengusung kepala daerah tanpa koalisi. Kita ingin mengamankan 10 kursi. Target kita memenangkan pilkada,” ungkapnya dalam jumpa pers kemarin.
Sementara terkait kepemimpinannya di PKS Kota Tangerang, Areif mengaku telah menyiapkan sejumlah program. Diantaranya mengaktivasi struktur hingga tingkat RT, membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
“Kolaborasi seluas-luasnya, kita harus bekerja bersama-sama. Kita perlu menggandeng semua pihak. Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemuka agama untuk membantu membangun keteladanan dengan umatnya,” ujarnya.
Baca Juga: Musda Perdana Apdesi Merah Putih, Muhibbin : Diharapkan Wujudkan Asta Cita Presiden
Kemudian, fokus programnya di masa pandemi Covid-19, kata Arief ada empat. Yakni membangun pertahanan keluarga, kesehatan, ekonomi dan spiritual.
Arief menjelaskan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kehidupan keluarga. Contohnya dalam membina anak yang harus melakukan belajar di rumah lantaran sekolah sementara tak beroperasi.
“Lalu ketahanan kesehatan. Jadi dalam waktu dekat ini kita gulirkan ke masyakarat dengan program protokol isolasi mandiri. Kalau gak ada itu dampaknya akan menular dan menjadi kluster keluarga. Kita ingin bagaimana masyarakat diberikan pemahaman itu,” tukas Arief.
Kemudian, ketahanan ekonomi. Dalam hal ini pihaknya akan membentuk satuan tugas dalam membantu masyarakat yang ekonominya berdampak. Seperti halnya warga yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. “Kami melakukan pendataan, pelatihan, bantuan modal dan pendampingan bagi masyarakat yang berdampak,” paparnya. “Serta ketahanan spiritual. Kita mengajak kader untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menghadapi semua persoalan ini,” sambung Arief.
Pada Musda V ini, PKS Kota Tangerang juga resmi mengumumkan perubahan struktur. Jika sebelumnya unsur pimpinan DPTD hanya berjumlah enam struktur yakni ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang kaderisasi, ketua dan sekretaris dewan syariah daerah. Untuk DPTD baru kali ini bertambah dengan adanya ketua dan sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD). Untuk perubahan nama struktur, Dewan Syariah Daerah (DSD) untuk selanjutnya disebut sebagai Dewan Etik Daerah (DED).
Susunan lengkap DPTD PKS Kota Tangerang masa kerja 2020 – 2005 yakni Ketua MPD Hilmi Fuad, Sekretaris MPD Luhtpi Hidayat Ketua DPD Arief Wibowo dan Sekretarisnya Bayu Triatmaja. Kemudian, Bendahara Gunarso, Kaderisasi Anshori, Ketua DED Ali Mahmudi dan Sekretarisnya Saeroji.
Baca Juga: Gelar Musda, Ramadani Jadi Ketua DMI Pandeglang Periode 2025 – 2030
Bayu Triatmaja menjelaskan perubahan DSD menjadi DED hanya terjadi di tingkat daerah saja. Sedangkan di tingkat pusat tetap DSD. Kedua unsur ini fungsinya sama.
“Semuanya lagi ke wilayah, itu urusan itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Dicari solusinya, kita banyak diperbaiki karena kami partai yang merangkul dan mengayomi. Makannya namanya berubah dari DSD jadi DED. Banyak anggota kita yang beragama non muslim seperti di timur Papua dan NTT, tidak mungkin namanya syariah, jadi diubah menjadi etik. Tapi kalau di pusat tetap DSD,” jelasnya.
Kemudian, MPD untuk penguatan struktur. Fungsinya sama dengan MPW terkait pencalonan anggota legislatif. Namun lebih matang lantaran terdapat koordinatornya. (irfan/dm)
