SATELITNEWS.ID, JAKARTA—Pemerintah rencananya akan melakukan evaluasi implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Di mana pada Senin (4/1) ini, terdapat sejumlah daerah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono. Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat lintas kementerian membahas hal tersebut. Mengingat kasus positif dalam beberapa hari terakhir terus meningkat.
“Kemarin saya ditanya apakah akan dibuka kembali, saya mengatakan bahwa jujur saya baru minggu depan, Selasa (5/1) atau Rabu (6/1) akan membahas lintas kementerian tentang bagaimana perkembangan implementasi SKB 4 Menteri ini,” ujar dia dalam diskusi daring Outlook Pendidikan Indonesia 2021, Minggu (3/1).
Bahkan, dirinya mengaku khawatir apabila PTM dilaksanakan, hal ini akan menjadi bumerang bagi dunia pendidikan Indonesia. Bukannya pembelajaran terlaksana dengan baik, malah nanti menjadi klaster Covid-19 yang baru.
“Karena kalau melihat kondisi peningkatan Covid ini, kita juga khawatir kalau kita serta merta membuka sekolah,” ungkap dia.
Kata Agus, pihaknya perlu mengecek kembali bagaimana kesiapan satuan pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah, seperti sekolah mana yang telah mengisi daftar periksa hingga seberapa banyak yang telah dievaluasi oleh kepala dinas pendidikan (disdik) kabupaten/kota dan Kemenag kabupaten/kota.
Baca Juga: Pemprov Banten Evaluasi Program Sekolah Gratis, DTSEN Akan Jadi Acuan Penerima
Meskipun khawatir, kabar baiknya adalah tibanya vaksin di Indonesia. Namun, tentunya dunia pendidikan akan masih mengalami kendala untuk proses pembelajaran di 2021.
“Harapannya di 2021 ini kondisi akan semakin baik, karena memang vaksin juga sudah mulai berdatangan dan pemerintah akan segera melakukan program vaksinisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, maka diharapkan pandemi ini akan berangsur-angsur membaik dan kegiatan masyarakat bisa berangsur pulih,” tutup dia.
Pemerintah memperbolehkan satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari ini. Namun, untuk satuan pendidikan madrasah 85 persen tidak akan melakukan hal tersebut.
“Kesediaannya mereka (madrasah) untuk membuka itu kecil kemungkinan. Kesediaannya hanya 15 persen,” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani.
Ali menjelaskan, mayoritas madrasah yang tidak mau melakukan PTM itu masih ragu, meskipun sejujurnya sarana dan prasarananya sudah siap. Kekhawatirannya tentu saja adanya klaster Covid-19.
“Padahal, madarasah kita kesiapannya tinggi, hasil survei kami 90 persen. Sehingga pada umumnya ketika ditanya siap, ya siap. Tapi kalau ditanya anda (madrasah) mau buka, mereka bilang pikir-pikir dulu,” jelasnya.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Evaluasi Status Darurat Sampah
Adapun, menurut Ali, para madrasah lebih mengutamakan kesehatan warga pendidikannya dibandingkan harus memaksakan diri membuka sekolah di tengah pandemi. Hal tersebut menurutnya telah dipikirkan dengan matang.
“Di mana kemudian pilihan paling baik pada pembelajaran di madarasah kita itu tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tambah dia.
Tidak dilaksanakannya PTM juga bukan masalah besar, sebab pihaknya telah melakukan penyederhanaan kurikulum untuk masa darurat seperti sekarang ini. Dengan begitu, harapannya pembelajaran dapat berlangsung lancar.
“Ketika kami melihat persoalan ini maka ini peer bersama. Kita berharap pandemi segera berlalu, tapi kita akan menyelesaikan persoalan pendidikan ini,” pungkasnya. (jpg/gatot)
