SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tangerang Tahun 2020 yang sudah rampung, Senin (5/4) siang. Ada 22 rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2020 ini diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, kemudian diterima langsung oleh Wakil Bupati Tangerang Mad Romli.
Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin dari Fraksi Partai Gerindra membacakan 22 rekomendasi atas LKPJ tersebut. Beberapa diantaranya yakni, bagi kegiatan-kegiatan yang capaian programnya di bawah 50 persen harus menjadi perhatian OPD terkait dan kedepan harus dikaji betul-betul, dengan memperhatikan dan menimbang kejadian yang bersifat force majeure sehingga ke depan dapat diantisipasi. Lanjut pria yang akrab disapa Bung Astay, pembangunan yang dilaksanakan harus berbasis data dan berdasarkan kebutuhan, sehingga rasio perbandingan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
“Dengan adanya pandemi tentu berpengaruh terhadap capaian target yang telah ditetapkan RPJMD. Oleh karena itu, RPJMD Bupati Tangerang tahun 2019-2023 perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” jelasnya.
Dalam menunjang visi misi Bupati Tangerang yang religius, kata Astay, hendaknya program unggulan Sanitren kegiatannya perlu dilanjutkan kembali. “Pemkab juga perlu menginventarisir masjid-masjid yang ada di wilayah kecamatan, termasuk inventarisir imam-imam masjid se-Kabupaten Tangerang,” pintanya.
Selain itu, pergeseran anggaran sampai 4 kali dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, perlu dilaporkan secara transparan, akuntabel, akurat dan objektif. Termasuk bantuan dari pusat dan provinsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aspek tata kelola keuangan yang baik dan benar.
Baca Juga: Rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang: Tagih Piutang Pajak hingga Tambah Ruang Kelas
“Di masa pandemi Covid-19, kami mengapresiasi terhadap kenaikan 10,13 persen, sehingga APBD semula ditetapkan Rp5,12 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp5,28 triliun tercapai (3,13 persen) melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga pendapatan ke depan harus ditarget optimis. Kami mendukung/ mensuport Bapenda untuk merealisasikan inovasi aplikasi dan chanel pembayaran pajak,” tandasnya.
Pihaknya juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengivetarisir tenaga honorer dan sukwan, agar dalam penerimaan P3K lebih diprioritaskan. Diharapkan juga, gaji tenaga P3K se-Kabupaten Tangerang agar segera dibayarkan. Serta guru yang bukan sarjana dan statusnya diturunkan menjadi tenaga administrasi, agar diselesaikan dengan baik yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak sampai overload dan membebani APBD.
“Disporabudpar harus senantiasa mensosialisasikan destinasi wisata di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, yakni Taman Wisata Mangrove, pembangunan dermaga dan penataan wilayah kumuh yang menjadi program terpadu antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menarik investor,” ucapnya.
Menjelang Ramadan, DPRD minta PD Pasar memberikan kesempatan kepada pedagang untuk melakukan usahanya dengan tenang, aman dan tertib, tidak diburu-buru atau didesak untuk segera pindah. Kemudian PD Pasar juga harus berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kecamatan untuk menindak dengan tegas PKL di pasar, karena hal ini merugikan pedagang pasar yang resmi.
“Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Bupati dan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sehingga rekomndasi DPRD terhadap LKPJ Bupati harus menjadi perhatian yang serius, untuk kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan tehadap masyarakat Kabupaten Tangerang yang lebih baik,” tegas Astay.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Baca Juga: DPRD Dorong Pemkab Tangerang Perkuat Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Kekerasan Seksual
“Ini terlihat dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2020, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (aditya/gatot)
