SATELITNEWS.ID, SERANG–Warga di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) di Banten masih mengeluhkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau layanan dasar yang belum sepenuhnya baik. Keluhan disampaikan kepada anggota DPRD Banten dalam reses yang dilaksanakan pada 9 sampai 18 Juni 2021 lalu.
“Hasil rapat laporan reses yang disampaikan anggota DPRD Banten kemarin, secara umum aspirasi yang kami terima masih pada persoalan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Ketua DPRD Banten Andra Sony, Rabu (30/6/2021).
Ia mengatakan, sebanyak 85 anggota DPRD Banten sudah menyampaikan hasil resesnya pada paripurna DPRD Banten, Selasa lalu. Secara umum aspirasi yang masuk ke anggota DPRD Banten masih berkaitan dengan keluhan atau aspairasi yang menyangkut persoalan jalan lingkungan yang belum baik, ruang sekolah SMA/SMK yang masih kurang serta pelayanan kesehatan.
“Aspirasi ini menjadi masukan bagi DPRD Banten untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang nantinya disampaikan ke Pemerintah Provinsi Banten untuk bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya,” kata Andra Sony.
Andra mencontohkan di daerah pemilihan Kota Tangerang yang menjadi lokasi dirinya reses, aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan air minum yang belum cukup dan yang ada sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian juga persoalan banjir yang masih menjadi ancaman sebagian warga di Kota Tangerang disaat musim hujan.
“Ada juga daerah lain yang mengeluhkan jalan lingkungan yang belum baik. Meskipun ini bukan kewenangan provinsi, tetapi aspirasinya tetap kita terima,mudah-mudahan nanti Pemprov Banten bisa berkoordinasi dengan kabupaten/kota utuk menyelesaikannya,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Baca Juga: DPRD Banten Desak Penertiban Aset dan Bangunan di Kemuning, Serahkan Kepada Mekanisme Hukum
Ia juga menyampaikan berkaitan dengan masih banyaknya aspirasi masyarakat bahkan di delapan kabupaten/kota di Banten, mengenai pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih bermasalah. Akar permasalahannya yakni soal daya tampung sekolah di zonasi tersebut karena banyaknya yang mendaftar sementara ruang kelasnya terbatas.
“Solusinya ini harus membangun sekolah-sekolah baru atau bisa saja bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta yang harus mendapatkan perhatian Pemprov Banten,” kata Andra Sony.
Pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi dari hasil reses tersebut kepada dinas atau OPD terkait agar usulan atau aspirasi yang menjadi kewenangan Provinsi Banten segera bisa direalisasikan. Begitu juga aspirasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, bisa disampaikan melalui koordinasi antar provinsi dengan delapan kabupaten/kota di Banten.
Senada diungkapkan oleh Anggota DPRD Banten dari Dapil Pandeglang, Fitron Nur Ikhsan. Dikatakanya, pemprov dinilai belum maksimal pada program kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Pemprov Banten diminta meningkatkan Program Jamsosratu. Dan Beasiswa kepada siswa dan siswi dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu di Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” kata Fitron saat rapat paripurna penyampaian hasil reses, Selasa (29/6) seraya mengatakan menyediakan BOSDA untuk SMA/SMK dan SKh serta merealisasikan pembangunan ruang kelas baru. (rus/bnn/gatot)
