SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Anggaran penanganan banjir yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang pada tahun 2021 mencapai 185,84 miliar rupiah. Jumlah itu setara dengan 33,7 persen anggaran PUPR di 2021 sebesar Rp 548 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Decky Priambodo menjelaskan anggaran sebesar itu digunakan untuk mengantisipasi banjir dengan melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Diantaranya rehabilitasi tanggul di 18 lokasi dengan total panjang 2 kilometer. Lalu, membangun drainase makro di tujuh lokasi dengan panjang 2,3 kilometer serta drainase lingkungan di 304 lokasi total panjang 69 ribu meter.
Menurut Decky, Dinas PUPR juga melakukan pemeliharaan pintu air dan pompa. Total ada 342 pintu air yang tersebar di Kota Tangerang.
“Lalu, 288 pompa yang tersebar di Kota Tangerang itu terdiri yang permanen hingga mobile. Intinya kami pastikan setiap genangan yang terjdi bisa diatasi,” tutur Decky dalam Diskusi Fraksi Teras bertema Dibayangi LaNina, Kota Tangerang Sudah Apa? yang diadakan oleh Solusi Movement di Museum TMP Taruna, Kota Tangerang, Rabu (3/11).
Decky mengatakan upaya penanganan banjir dilakukan dengan berkaca pada tahun-tahun sebelumnya. Diantaranya mempertimbangkan curah hujan yang begitu besar pada tahun 2020-2021
Untuk iti, kata Decky, Dinas PUPR mengantisipasi banjir dengan membersihkan drainase di jalan-jalan dan perkampungan. “Di jalan, melakukan antisipasi untuk genangan misal membersihkan arus air supaya musim hujan genangan bisa diatasi cepat,” katanya.
Baca Juga: Ribuan Ikan Mati di Situ Cangkring Tangerang, DLH Turun Tangan dan Larang Warga Konsumsi
Kemudian, pembersihan terhadap endapan dan persoalan sampah serta topografi yang cenderung datar. Hal itulah kata Decky yang menyebabkan air mudah menggenang dan pasir atau sampah mengendap ketika hujan turun.
Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC). Terutama terkait penanganan banjir yang disebabkan oleh kali dan sungai dimana itu merupakan wewenang BBWSCC.
BeritaTerbaru
Decky mengungkapkan, pada master plan antisipasi banjir 2017 Kota Tangerang dibagi berdasarkan tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Cirarab, Cisadane dan Angke. Selain itu ditambah DAS di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Kata Decky penanganan setiap DAS berbeda-beda.
“Sungai kecil kita klaster lagi. Kita lihat dari sisi mikro sehingga makronya kelihatan,” katanya.
Dari 3 plus 1 DAS itu, Kota Tangerang memiliki 32 SubDAS. Detailnya berdasarkan area. Hal itu dilihat dari topografi masing-masing wilayah DAS.
“Dari situ kami punya pola untuk pengembangan, intinya kami punya rencana induk. Penanganannya jadi klaster, embung, sumur resapan dan itu sesuai klasternya. Sehingga harapannya juga bisa terintegrasi,” jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Sachrudin Putuskan PJJ Diperpanjang hingga Jumat
Kendati sudah melakukan berbagai upaya, kata Decky, Pemkot Tangerang akan kesulitan bila melawan alam. Namun, bukan berarti tidak bisa ditangani.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Baihaki mengatakan Pemkot Tangerang masih memiliki pekerjaan rumah terkait persoalan banjir. Pasalnya, banjir di Kota Tangerang terus terulang ketika hujan tiba. Contohnya wilayah yang langganan banjir seperti di Kecamatan Periuk, Ciledug dan Karang Tengah.
“Saya meminta Pemkot Tangerang bertindak cepat dan efektif. Karena masyarakat di bawah itu tidak bisa menunggu,” katanya.
Harusnya, upaya penanggulangan banjir ini dilakukan sebelum musim hujan tiba. Dia khawatir dengan upaya yang dilakukan saat ini. Pasalnya, berbagai proyek penanggulangan banjir tersebut belum rampung. Padahal musim hujan telah tiba.
“Masyarakat juga harus disiapkan evakuasi mandiri. Untuk supaya tidak merugikan harta bendanya. Oleh karena itu, kami imbau dalam level Pemkot untuk membuat semacam gerakan menyeluruh,” kata Baihaki.
“Seperti gerakan daerah, dalam tempo dua bulan saya yakin masyarakat paham sehingga lebih tenang,” tambah Baihaki.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyarankan kepada Pemkot Tangerang untuk intensif dalam berkoordinasi dengan BBWSCC. Contohnya seperti revisi desain antisipasi banjir dilakukan dengan cepat.
“Dan desain yang integral menyeluruh dan tidak bolak balik. Jadi sekalian saja desainnya jangan bolak balik, nanti membuat koordinasi jadi panjang,” tegasnya.
Baihaki mengungkapkan Sumber Daya Alam (SDA) Banten telah mendesak Pemkot Tangerang untuk segera melakukan normalisasi kali dan sungai. Contohnya, Situ Cipondoh yang akan dinormalisasi dengan anggaran Rp 3 miliar.
“Karena di situ membuat potensi banjir di sekelilingnya. Saya minta pemerintah kota juga memerhatikan ruas jalan-jalan utama. Karena banjir sekarang sudah menyebar,” pungkasnya. (irfan)
