SATELITNEWS.ID, SERANG–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, gelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Auditorium Kampus baru Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Sabtu (12/3/2022).
Mukerda tersebut dilaksanakan, salah satunya untuk merumuskan program kerja MUI Banten, di bawah kepemimpinan Ketua yang baru.
Ketua MUI Banten KH Tb Hamdi Ma’ani Rusydi mengatakan, Mukerda dengan tema “Memantapkan Spirit Islam Wasathiyah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Ekonomi Keumatan di Era Society 5.0”.
“Melalui momentum Rakerda ini, diharapkan semakin meneguhkan sikap umat yang bercirikan pada sikap tawasuth wal i’tidal, serta bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan. Baik dalam masalah khilafiyah, juga dalam kemasyarakatan dan kebudayaan, khususnya dalam perkembangan di era disrupsi digital,” tandasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyebut, peran ulama sangat strategis, diantaranya, sebagai penyambung lidah antara umaro atau pemerintah, dengan umat atau masyarakat.
“Peran ulama di setiap negara berbeda-beda. Khusus di Indonesia, peran ulama sangat vital terutama dalam konteks penyambung lidah umaro dan masyarakat,” ungkap Andika.
Baca Juga: MUI Banten Tegaskan Tasyabbuh Hukumnya Haram, Lomba HUT RI Harus Perhatikan Norma
Menurutnya, ulama memiliki fungsi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kehadiran, fungsi, dan peran ulama di dalam konteks nation state, fungsinya berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, peran ulama jelas dan sudah menjadi kovensi.
Peranan ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar dan pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Ulama, lanjutnya, memiliki peran menentukan tidak saja di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial-politik dan budaya.
Andika menambahkan, pemerintah membutuhkan ulama untuk meligitimasi program pembangunan dan sekaligus memotivasi umat untuk mendukung program tersebut.
Andika mengingatkan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwasanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini ulama untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
Karena itu, Pemprov Banten mengajak kepada segenap ulama agar dapat memposisikan diri sebagai “jembatan” antara pemerintah dengan warga dalam proses perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan publik.
Untuk itu, Andika berharap, agar pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi Banten tersebut dapat mewujudkan program dan kegiatan yang mencerminkan sinergi antara pemerintah (umaro), alim ulama, dan seluruh elemen dan pilar pembangunan di Provinsi Banten.
Baca Juga: Menginjak Alquran Dinilai Menistakan Agama, MUI Banten Desak APH Bekerja Profesional
Andika juga mengungkapkan, kehadiran ulama saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyebarkan optimisme kaitan dengan pandemi Covid-19. Meski perkembangan saat ini cenderung menggembirakan mengingat pemerintah pusat merujuk penelitian para epidemiolog sudah mengisyaratkan fase pandemi akan berganti dengan fase endemi.
“Jadi kita akan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Kita lihat aturan-aturan sekarang sudah mulai dilonggarkan, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan,” imbuhnya.
Meski begitu, lanjutnya, kewaspadaan patut terus dijaga dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang dirasa masih diperlukan, seperti memakai masker dan sering-sering mencuci tangan memakai sabun. (sidik)
