SATELITNEWS.ID LEBAK – Ratusan massa yang tergabung di Cipayung Plus, menggelar seruan aksi di depan kantor DPRD Lebak, Senin (11/04/2022). Aksi itu buntut kekecewaan aktivis terhadap kebijakan pemerintah itu diwarnai saling dorong hingga bentrok dengan polisi.
Pantauan SatelitNews.Id, massa Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi HMI-MPO, HMI-DIPO, PMII, GMNI dengan pengawas ketat kepolisian sempat memblokade pertigaan jalan Iko Jatmiko dengan Jalan Multatuli, beberapa saat lalulintas pun tersendat dan kendaraan dialihkan. Massa terus bergerak ke kantor DPRD Lebak, sambil diguyur hujan deras tak menyurutkan semangat mahasiswa itu menyuarakan aksi kepada anggota DPRD Lebak.
Tak kunjung keluar anggota DPRD, massa mencoba menerobos masuk. Namun mendapat hadangan dari petugas hingga aksi dorong yang berujung bentrok pun tidak bisa dihindarkan. Massa mencoba masuk lewat gerbang pintu masuk kantor Bupati Lebak, lagi-lagi urung di tangan petugas yang dengan sigap menghadang massa yang semakin brutal akan menurunkan bendera merah putih.
Ketua HMI-MPO Cabang Lebak, Habibullah mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang kini semakin ditindak oleh para penguasa. “Ini bentuk sikap kami terhadap problem yang sedang beredar di tengah masyarakat, dan bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang semakin buruk,” kata Habib, selepas aksi.
Menurutnya, negara saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan yang membuat masyarakat menderita. Mulai dari keterpurukan aspek, ekonomi, stabilitas politik, serta masalah sosial lainnya. Oleh karenanya itu, maka massa mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan kebijakan yang sudah menyengsarakan rakyat.
“DPRD Lebak untuk segera mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mengkaji dampak buruk yang ditimbulkan dari aspek ekonomi, hukum, sosial ekologi dan politik,” tegas Habib.
Baca Juga: Kritisi Pembangunan Lebak di Usia 194 Tahun, Karangan Bunga Dibakar Massa
“DPRD Lebak agar menolak kenaikan harga BBM dan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi serta mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan PPN 11 persen,” timpalnya.
Ketua GMNI Cabang Lebak, Sahrul mengatakan, selain mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang proyek IKN, PPN 11 persen dan BBM yang kini menyengsarakan rakyat. Pemerintah juga harus segera menstabilkan harga kebutuhan pokok.
“Kami juga mendesak agar pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Serta mendesak kepolisian untuk terus mengungkap mafia penimbun minyak goreng,” pungkasnya.(mulyana)
