SATELITNEWS.ID, BANTEN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, terus mencoba melakukan berbagai cara untuk menekan angka kemiskinan yang kian menjadi permasalahan serius bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.
Kali ini, dengan cara mengajak lintas sektoral melakukan kerjasama dalam jasa permodalan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Kepala Dinsos Banten, Nurhana mengaku, angka kemiskinan di Provinsi Banten masih tinggi sekira 6,4 persen dari jumlah penduduk yang ada.
Maka dari itu, pihaknya perlu melakukan kerjasama lintas sektoral mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program perbankan dan sejumlah instansi lainnya.
Upaya itu, kata Nurhana, guna pengembangan ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah diberikan bantuan dari program bantuan UEP di masa pandemi Covid-19. Dengan besaran nilai bantuan Rp2,5 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah penerima 1.900 KPM.
Nurhana menegaskan, perlu adanya kerjasama lintas sektoral guna pengembangan ekonomi masyarakat dari program UEP tersebut.
BeritaTerbaru
“Perlu kami koordinasikan dari program UEP, kepada lintas sektoral untuk pengembangan ekonominya,” kata Nurhana, ditemui usai Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banten Tahun 2022 di Ruang Aula Dinsos Provinsi Banten, Selasa (24/5/2022).
Nurhana berharap, setelah dapat melakukan kerjasama lintas sektoral para masyarakat kurang mampu bisa lebih mudah dalam mengakses permodalan. Agar kapasitas usahanya bisa lebih berkembang.
“Saya harap kedepan UEP UEP ini bisa mengakses permodalan dengan mudah, usaha ekonomi produktif bisa berkembang, kapasitas usahanya bisa berkembang, dan keterampilan usahanya dan lainya bisa berkembang juga,” tandasnya.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan Banten itu bertambah 91,24 ribu jiwa menjadi 867,23 ribu jiwa pada Maret 2021, dibandingkan Maret tahun sebelumnya.
Berdasarkan persentase, kemiskinan di Banten meningkat menjadi 6,66 persen pada Maret 2021 dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 5,92 persen.
Terlebih, Pandeglang menjadi kabupaten dengan peningkatan penduduk miskin terbanyak bertambah 10,99 ribu jiwa menjadi 131,43 ribu jiwa dengan persentase 10,72 persen, pada Maret 2021 dari posisi Maret 2020.
Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Banten, Budi Dharma Sumapradja mengklaim, angka kemiskinan di Banten menurun hingga saat ini menjadi 6,4 persen dari jumlah penduduk yang ada.
“Sekarang angka kemiskinan 6,4 persen dari jumlah penduduk yang ada, dibawah rata-rata angka nasional,” ungkap Budi.
Menurut Budi, hasil rapat dengan sejumlah stakeholder yang ada di Pemprov Banten termasuk lembaga keuangan sudah sepakat akan berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan di wilayah Banten. Segara teknis yakni dengan berbagai program yang akan diberikan kepada masyarakat.
Ia mengaku, baru ngajak kepada sejumlah instansi yang ada dan belum ada program yang sinergis dengan instansinya dalam pembangunan kemiskinan tersebut.
Ia mencontohkan, dari program UEP ini dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Koprasi dengan cara melakukan pembentukan koperasi.
“Belum ada, belum ada program yang sinergis. Makanya perlu ditindaklanjuti. Contohnya dairi program UEP ini dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Koprasi. Dengan pembentukan koperasinya,” katanya. (mg1)
