SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sejauh ini terdapat 54 perusahaan dengan total 3.729 orang yang terdampak virus Covid-19. Dimana pekerja yang di-PHK sebanyak 3.042 orang dan yang dirumahkan sebanyak 687 orang.
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah pun mendorong perusahaan-perusahaan dan para pekerja yang terdampak Covid-19 untuk mendaftar Kartu Prakerja.
“Kita sedang berkoordinasi juga dengan Disnakertrans Provinsi Banten dan Kementerian Ketenagakerjaan RI kaitan permohonan untuk Kartu Pra Kerja yang mampu meringankan masyarakat kita yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja,” jelas Walikota yang ditemui di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (9/4).
“Jadi kita minta informasinya lebih terbuka kepada masyarakat sehingga mereka bisa langsung mengakses pendataan yang dilakukan oleh provinsi dan juga pemerintah pusat,” sambungnya lagi.
Mengantisipasi akan bertambahnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau di PHK, Kota Tangerang telah menyiapkan anggaran senilai 138 miliar rupiah dimana salah satunya untuk jaring pengaman sosial.
“Sementara ini kita menyiapkan jaring pengaman sosial, jadi warga yang terdampak Covid-19 termasuk yang kena PHK dan lain sebagainya sudah terus didata dan nantinya akan kita berikan bantuan,” papar Walikota.
Baca Juga: Gedong Tinggi Ciledug Dibongkar, Pemkot Tangerang Kaji Sisa Bangunan untuk Rekonstruksi
“Ini terus kita evaluasi terakhir sampai 138 miliar rupiah, karena kita masih belum dapat konfirmasi kaitan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat nantinya,” imbuhnya.
“Karena kemarin informasinya pemerintah pusat baru memberikan untuk yang Jakarta. Untuk wilayah Bodetabeknya ini kita masih menunggu informasi,” ujarnya.
Perihal persiapan langkah-langkah yang akan diambil Kota Tangerang terkait PSBB di DKI Jakarta, Arief mengaku telah berkoordinasi melalui video conference dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di Jabodetabek.
“Bagaimana menyamakan persepsi menyelaraskan langkah-langkah yang akan dilakukan karena yang pasti akan berdampak ke daerah penyanggah ibukota termasuk Kota Tangerang. Jadi prosesnya sampai saat ini masih kita persiapkan,” tandasnya. (irfan/dm)
