SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Masih minimnya anggaran pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang masih kewalahan membangun jembatan yang rusak.
Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 418 jembatan yang keadaannya rusak berat, sedang dan ringan, belum tersentuh pembangunan atau belum dilakukan perbaikan oleh DPUPR Pandeglang.
Data yang berhasil dihimpun dari DPUPR Pandeglang, dari jumlah total 420 jembatan, ada sebanyak 418 jembatan yang keadaanya memprihatinkan dengan rincian rusak berat 35 persen, rusak sedang 3,4 persen dan rusak ringan 60 persen.
Jadi sejauh ini, jembatan yang betul-betul kondisinya baik itu hanya ada 1,13 persen atau hanya 2 jembatan saja.
Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Danisawara, tak membantah bahwa kondisi saat ini masih ada sekitar 418 jembatan yang kondisinya perlu dilakukan perbaikan dan bahkan harus dibangun total.
“Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) Pemerintah Daerah (Pemda) karena memang ada sekitar 418 jembatan yang mengalami rusak, mulai dari ringan, sedang dan berat,” kata, Bayu Daniswara, Senin (25/7/2022).
Baca Juga: Dari Kota Santri Menuju Peradaban yang Berkemajuan
Dinilainya, untuk perbaikan jembatan hingga kondisi bagus sangat membutuhkan anggaran cukup besar. Bahkan, jika sepenuhnya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang, anggaranya tidak akan cukup dalam waktu 3-5 tahun.
“Jika sepenuhnya dibebankan ke APBD Pandeglang tidak akan cukup dalam waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikannya. Makanya kami setiap tahun terus meminta bantuan ke Pemprov (Pemerintah Provinsi) Banten dan Pemerintah Pusat untuk perbaikan jembatan itu,” ungkapnya.
Karena kondisi keterbatasan anggaran tersebut, sejauh ini Pemkab Pandeglang melalui DPUPR hanya mampu melakukan rehabilitasi jembatan-jembatan yang mengalami kerusakan berat.
Walau demikian, tetap saja ada pemilahan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak diprioritaskan.
“Untuk rehab yang rusak berat dulu. Tapi ada yang prioritas dan tidak, misal jembatan penghubung antara kampung yang banyak penduduknya, itulah yang prioritas dulu,” tandasnya. (nipal)
