SATELITNEWS.ID, SERANG—Alokasi anggaran bantuan keuangan (Bankeu) delapan kabupaten/kota sebesar Rp440 miliar dimasukkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam penanganan virus corona (Covid-19). Diketahui, hingga pekan lalu pemprov mengalokasi anggaran untuk memerangi wabah tersebut dari APBD Banten sebesar Rp2,4 triliun.
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tertanggal 9 April lalu, WH menyatakan bankeu yang nanti diterima oleh bupati/walikota sepenuhnya digunakan untuk melawan corona. Informasi dihimpun, keputusan gubernur tentang pemberian bankeu yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Awalnya, WH mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.129-Huk/2020 tentang pemberian bankeu yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-Provinsi Banten tahun anggaran 2020 tertanggal 31 Maret.
Dalam keputusan pertama, gubernur merestui sebagian dana bankeu diperuntukan bagi penanganan Covid-19. Tetapi, dalam keputusan gubernur yang baru kini seluruh bankeu diputuskan untuk digunakan untuk penanganan Covid-19.
Adapun besaran bankeu dalam keputusan gubernur terbaru tak mengalami perubahan. Kabupaten Serang Rp80 miliar, Kabupaten Lebak Rp65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp60 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Selanjutnya untuk Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing mendapat Rp45 miliar.
Selanjutnya untuk peruntukkan bankeu sendiri ditujukan untuk tiga hal. Pertama, penanganan kesehatan, kedua terkait penanganan dampak ekonomi dan ketiga untuk penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti pekan lalu membenarkan, bankeu pemprov ke kabupaten/kota tahun anggaran 2020 diperuntukkan sepenuhnya untuk penanganan Covid-19. “Ya, ini (keputusan gubernur tentang pemberian bankeu bersifat khusus-red) sudah direvisi,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Banten Rancang Pergub Pemberdayaan Pesantren
Ia menjelaskan, walau direvisi namun besaran bankeu masing-masing kabupaten/kota tak mengalami perubahan. Hanya peruntukan alokasi anggarannya saja berubah. “Pagu tidak berubah, tetap sama. Peruntukkannya saja yang berubah semua untuk covid,” imbuhnya.
Ketua DPRD Banten Andra Soni mendukung, kebijakan bankeu ke kabupaten/kota senilai total Rp440 miliar yang sepenuhnya digunakan untuk penanganan Covid-19. “Menurut saya ini yang seharusnya. Soal rencana pembangunan fisiknya bisa kita rencanakan lagi setelah Covid-19 ini bisa kita atasi bersama,” ungkapnya.
BeritaTerbaru
Andra meminta, setelah ada keputusan tersebut baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota bisa lebih meningkatkan koordinasinya. Mereka bisa saling melengkapi dalam penerapan program penanganan agar tidak ada yang tertinggal.
“Kordinasi pendataan warga yang akan menerima bantuan harus dioptimalkan. Sebab, pergerakan datanya kan sangat dinamis, warga terdampak secara ekonomi dari Covid-19 ini terus bertambah. PHK (pemutusan hubungan kerja) makin tinggi, pembantu rumah tangga yang dipulangkan majikannya karena majikannya sudah tidak mampu membayar upahnya,” tuturnya.
Menurutnya, dengan adanya sinergitas maka tidak hanya kapasitas penerima,durasi bantuan juga diyakininya bisa lebih panjang lagi. “Ini semua harus bersama-sama agar dana yang ada dan terbatas ini bisa mencakup luas. Durasi bantuannya bisa panjang mengantisipasi perkembangan Covid-19 yang memprihatinkan ini,” ujarnya.
Terpisah, Walikota Serang Syafrudin mengaku keberatan dengan kebijakan alokasi bankeu yang sepenuhnya digunakan untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran untuk penananganan virus corona senilai Rp20 miliar dan bisa kembali ditambah jika dibutuhkan. Oleh karenanya, bankeu diminta untuk tetap digunakan pada program pembangunan lainnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
“Kaitan dengan bankeu yang Kota Serang itu hanya Rp45 miliar, saya kira tidak harus untuk penanganan covid karena penanganan covid sudah ada, sudah punya. Kami mengajukan bankeu untuk infrastruktur, saya kira pemkot tidak mau digeser untuk penanganan covid. Penanganan covid itu sudah ada di pemkot,” pungkasnya. (rus/bnn/gatot)
