SATELITNEWS.ID, SERANG – Inflasi tahunan dari bulan Juli 2021 – Juli 2022 di Provinsi Banten, mencapai 4,88 persen.
Angka itu lebih tinggi, dibandingkan pada periode bulan Desember 2021 – Juli 2022 yang mencapai 3,84 persen.
Dari data itu, laju inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang yaitu, sebesar 6,35 persen y to y diikuti oleh Kota Cilegon sebesar, 5,49 persen y to y serta Kota Tanggerang sebesar 4,51% y to y.
Berdasarkan data BPS, kenaikan inflasi itu disebabkan, karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks delapan kelompok pengeluaran.
Atas hal itu, anggota DPR RI Komisi XI dari Dapil Banten III, Marinus Gea, menyoroti perihal kinerja BUMD Agro Banten Mandiri (ABM) yang dinilai kurang maksimal dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan seperti cabai, minyak goreng, beras dan lainnya.
“Padahal ABM ini bisa difungsikan dengan baik untuk jangka pendek supaya inflasi bisa ditekan, sebagai bentuk optimalisasi upaya Pemprov Banten untuk menstabilkan harga pangan di pasaran,” kata Marinus, saat diskusi pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Banten di aula utamanya, Palima, Kota Serang, Senin (15/8/2022).
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
Politisi PDIP ini melanjutkan, peran BUMD sangat penting sekali dalam menjaga pasokan pangan di daerah. Terlebih saat ini, dunia sedang dihadapkan pada krisis pangan yang mengancam beberapa negara di belahan dunia.
“Untuk itu, saya rasa Banten tidak akan kekurangan pangan, sebab semua potensi dalam bidang pertanian itu sudah ada, tinggal dioptimalkan saja,” tambhanya.
Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2021, yang dirilis BPK, PT ABM mencatatkan kerugian sebesar Rp1,83 Miliar. Kerugian ini membengkak, 325,5 persen dari periode tahun sebelumnya.
Marinus menambahkan, keberadaan ABM harus juga bisa menjadi fasilitator antara pedagang dengan pembeli. Sebab, apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya mampu menggelar pangan murah, tidak sampai pada hal teknis seperti yang bisa dilakukan oleh ABM.
“Karena dengan kondisi ketahanan pangan yang baik, maka Pemprov Banten akan bisa mengentaskan persoalan stunting yang saat ini menjadi fokus kerja,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, dirinya sudah berkeliling di setiap daerah untuk memastikan kondisi ketahanan pangan di masing-masing daerah.
Baca Juga: Pengamat Sebut Program Sekolah Gratis di Banten Belum Berdampak Signifikan
Berdasarkan hasil dari kegiatan itu, masih banyak ditemukan sawah-sawah tidur yang belum diproduktifkan menjadi nilai tambah bagi masyarakat.
“Makanya kita akan giatkan itu, meskipun saat ini ketersediaan pangan kita sudah cukup baik, mengingat persawahan di Lebak dan Pandeglang saat ini kondisinya masih produktif meskipun anomali cuaca beberapa tahun terakhir tidak bisa diprediksi,” ujar Muktabar.
Terkait dengan ABM, lanjutnya, akan menjadi bagian dari itu. Namun saat ini yang menjadi konsen dirinya adalah bagaimana sawah-sawah tidur yang ada saat ini bisa kembali dioptimalkan dan produktif ditanam.
Sebagai instrumen formalnya, ABM tentu bergerak di bidang ekonomi mewakili Pemprov, itu yang kita dorong untuk bisa selalu produktif. Mengingat dalam kondisi seperti saat ini, masih banyak ruang yang bisa menjadi nilai tambah perekonomian atau PAD.
Nanti pendekatannya berbagai macam bisa kita lakukan, ada yang langsung ke masyarakat atau melalui lembaga atau BUMD yang akan difungsikan sebagai offtaker atau penghubung dari rantai sistem perdagangan yang ada.
“Dengan begitu maka semuanya akan bisa produktif karena saling keterkaitan memberikan nilai tambah. Atas hal itu, kita ada harapan kondisi pangan kita cukup baik seterusnya, bahkan pemerintah pusat ingin melakukan daulat pangan, jadi secara seluruhnya kita kuasai,” imbuhnya. (mg2)
