SATELITNEWS.COM, SERANG–Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dalam draf pengantar Rancangan APBD 2023 mengalokasikan sebesar Rp20 Miliar untuk penyertaan modal BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Namun dalam proses pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran itu dihapuskan.
Walhasil, Perseroda yang baru seumur jagung itu harus kembali gigit jari kedua kalinya, setelah pada APBD Perubahan 2022 penyertaan modal yang masuk mengalami pemotongan mencapai 75 persen atau hanya Rp5 Miliar dari total yang dianggarkan sebesar Rp20 Miliar.
Direktur Utama (Dirut) PT ABM, Saiful Wijaya mengatakan, atas hal itu dirinya akan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 yang telah disusun dan mendapat persetujuan dari dewan komisaris.
“Ya, pastinya ada penyesuaian,” kata Saiful, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Minggu (27/11/2022).
Meski dengan anggaran yang terbatas, lanjut Saiful, ia akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan potensi yang ada. Apalagi, peran ABM ini sangat vital dalam rangka menjaga stabilitas pangan di Provinsi Banten.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa terlibat langsung dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Kemudian kita juga sudah membuat brand beras premium sendiri, dengan mengoptimalkan sejumlah kelompok tani,” ujarnya.
Baca Juga: Bantu Warga Tidak Mampu, PT ABM Tebar 5.900 Paket Sembako
Hasil rapat pleno Rancangan APBD 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dan TAPD Pemprov Banten, yang dilaksanakan pada Rabu (23/11/2022) lalu, tidak mencantumkan penyertaan modal kepada PT ABM.
“Betul, tidak ada penambahan (penyertaan modal PT ABM,red),” kata Pj Sekretaris Daerah Pemprov Banten, M. Tranggono, saat dikonfirmasi mengenai pencoretan penyertaan modal PT ABM dalam draf final RAPBD TA 2023, Kamis (24/11/2022) lalu.
Dikatakan Tranggono yang juga Ketua TAPD Pemprov Banten ini, pihaknya bersama Banggar DPRD Banten sepakat untuk tidak menganggarkan penyertaan modal kepada PT ABM di R APBD 2023 mendatang.
Meski begitu, dia mengakui bahwa sebelumnya PT ABM mengajukan penyertaan modal tersebut masuk ke dalam RAPB 2023. “Kita juga sduah rapat dengar pendapat dengan PT ABM. Hasilnya ya kita evaluasi dulu kinerja mereka,” ujarnya.
Menurut Tranggono, disepakati antara TAPD dan Banggar bahwa PT ABM diminta untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah diberikan Pemprov Banten sejauh ini termasuk penyertaan modal di tahun-tahun sebelumnya.
“Tanggung jawab yang ada saja belum dioptimalkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Perseroda Lampung Jajaki Kerjasama Jagung Dengan PT ABM
Lebih jauh Tranggono mengakui jika pembahasan R APBD 2023 antara pihaknya dengan Banggar DPRD sudah final atau selesai, sehingga R APBD 2023 siap masuk ke tahap selanjutnya yakni pengesahan dalam rapat paripurna DPRD Banten yang diagendakan 29 November mendatang. “Selanjutnya tinggal implementasi,” ujarnya.
Ditambahkanya, prioritas anggaran pada R APBD 2023 final hasil rapat pleno tersebut berkisar pada program penanganan stunting, pengendalian inflasi dan sejumlah program kesejahteraan rakyat lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk diketahui, sebelumnya penyertaan modal untuk PT ABM yang telah diposkan pada Perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp20 miliar, dipangkas sampai 75 persen, menjadi Rp5 miliar saja.
Padahal sebelumnya, pada Oktober tahun 2021 lalu, pada saat pembahasan APBD murni tahun 2022, PT ABM mengajukan tambahan penyertaan modal ke Pemprov Banten sebesar Rp78 miliar.
Namun berdasarkan hasil audit kepatuhan Inspektorat Banten tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD Provinsi Banten pada tahun 2022 penyertaan modal PT ABM terkoreksi menjadi Rp20 miliar, yang kemudian ditetapkan bersama DPRD Banten dalam rapat Paripurna.
Namun, sampai pada pembahasan anggaran perubahan, penyertaan modal itu tidak kunjung disalurkan. Meskipun pihak ABM sudah berkirim surat terkait dengan pencairan anggaran tersebut. Namun yang ada, malah di Perubahan APBD 2022, ABM hanya mendapatkan Rp5 miliar.
Sementara, berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyertaan modal Daerah kepada PT ABM, Pemprov Banten mempunyai kewajiban memenuhi permodalan paling sedikit 51 persen dari modal dasar PT ABM sebesar Rp300 miliar dan saat ini baru terpenuhi sebesar 25 persen yaitu sebesar Rp75 Miliar. (mg2)
