SATELITNEWS.COM, SERANG–Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menyoroti sektor pelayanan publik dalam rangka pencegahan antikorupsi. Sektor itu mendapat perhatian lebih, mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus optimal dan terbebas dari segala bentuk praktek yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
Menurut Al, pelayanan publik yang maksimal akan menghasilkan output peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dengan momen Peringatan Hari Antikorupsi ini, diingatkan kembali akan hal itu.
“Apapun tujuan yang ingin kita lakukan dalam melakukan pelayanan publik, muaranya adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan itu harus terbebas dari berbagai tindakan korupsi,” tegas Al, ketika menghadiri acara Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2022, di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang. Rabu (7/12/2022).
Selain upaya itu, lanjutnya, penguatan pencegahan itu juga dilakukan melalui gerakan Komite Advokasi Daerah (KAD), dimana di dalamnya ada unsur pengusaha yang terlibat. Mereka ini menjadi parthnershif Pemda, dalam pencegahan korupsi.
“Karena yang harus kita ingat dalam system pemerintahan itu ada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan itu melibatkan seluruh stackholder dan satu diantara parameternya adalah pengusaha,” ujarnya.
Atas upaya itu, Al berharap seluruh Lembaga pemerintah dan juga BUMD yang ada terbangun budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya masing-masing. Karena sejatinya, melakukan upaya pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov sendiri, melainkan hasil kolaborasi dari kinerja bersama.
Baca Juga: Tiga Provinsi Deklarasikan Aglomerasi Jabodetabekpunjur–Banten
“Kita sedang memformulasikan sertifikat antikorupsi itu bisa menjadi salah satu persyaratan ASN dalam rangka mendapatkan reward atas kinerjanya yang dilakukan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak mempunyai sertifikat itu ada panisment yang diberikan,” ucapnya.
Dikatakan Al, sebagai jangka panjangnya, Pemprov juga melakukan upaya edukjasi kepada para siswa di setiap sekolah akan budaya antikorupsi itu. Hal itu penting dilakukan, karena di Pundak merekalah masa depan bangs aini akan diteruskan, estafet kepemimpinan ini kelak mereka yang akan melanjutkan.
“Makanya kegiatan ini dimotori oleh Dinas Pendidikan yang mengomandani seluruh Lembaga Pendidikan yang ada di provinsi Banten,” tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Tabrani mengatakan, salah satu kegiatan untuk mencegah korupsi ini perlu diperkuat lagi terutama dalam sektor pendidikan yang melibatkan peserta didik sebagai generasi dimasa mendatang yang sudah memahami arti dan makna dari korupsi.
“Yang lebih ditegaskan lagi. Sekarang kita pada sektor pendidikan sehingga para generasi muda ini paham apa yang dilakukan agar terhindar dari korupsi,” pungkas Tabrani.
Sementara, Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (PAK) Banten, Ratu Syafitri Muhayati menyatakan, selain melakukan pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga mulai melakukan pelayanan berupa pendampingan bagi para pelaku usaha. Sehingga hal itu diharapkan mampu memaksimalkan penerapan nilai-nilai antikorupsi di Provinsi Banten.
Baca Juga: Perkuat Layanan Informasi, PA Tigaraksa Gandeng Satelit News
“Antikorupsi ini dilakukan bukan hanya dipihak pemerintah namun di pihak swasta yang mulai sekarang kita lakukan dengan membuka pelayanan bagi teman-teman yang memilki usaha atau kegiatan yg sepertinya mampu memicu kegiatan korupsi,” pungkasnya.
Menurutnya, pemberian pendampingan para pelaku usaha ini bisa melalui www.jawaraaksi.id yang hari ini juga sudah mulai di operasikan .
Sebagai informasi, pada kegiatan ini juga di kukuhkan sebanyak 360 para penyuluh antikorupsi dan komite advokasi daerah antikorupsi Se-Provinsi Banten yang terdiri dari guru dan kepala sekolah yang tersebar di Provinsi Banten. (mg2)
