SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Prof Mustafa Kamil menyebut pemberantasan kemiskinan masyarakat terlebih dahulu harus diawali dengan mengubah peradaban. Tanpa peradaban yang berubah, adalah mustahil mengangkat derajat masyarakat menuju kesejahteraan.
Hal itu disampaikannya saat mengisi program Focus Group Discussion (FGD) “Kolaborasi Penanggulangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kota-Kabupaten Tangerang 2022 yang digelar di Auditorium Kampus UNIS Tangerang, Kamis (22/12/2022) pagi. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIS Tangerang.
“Kalau peradaban tidak diubah, maka masyarakat tetap saja bakal miskin meski mereka diberi rumah atau pun fasilitas lainnya. Jadi jika ingin mengentaskan kemiskinan, ubah dulu peradabannya” ujarnya. Lebih jauh dijelaskannya, perubahan peradaban bakal mendorong perubahan pola pikir suatu masyarakat untuk menuju langkah yang lebih maju. “Sehingga timbul niatan untuk mengubah kondisi yang lebih baik,” katanya. Lalu langkah berikutnya yang bisa diambil menurut Prof Mustafa Kamil adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
Sebab dengan memberdayaka, berarti dapat meningkatkan kemandirian, yakni suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi, dan kewenangan yang ada pada mereka, termasuk kelembagaannya.
Untuk diketahui, FGD ini merupakan tindaklanjut dari Kuliah Kerja Kemasyarakatan (KKK) UNIS Tangerang yang telah berlangsung pada 8 Agustus -9 September 2022 lalu. Dalam riset ini, ada tiga pendekatan yang dilakukan, pendekatan holistik, tematik dan integratif. Pendekatan tematik menyangkut pembahasan isu yang menjadi prioritas pembangunan daerah, spasial yakni menyangkut kepastian lokus yang diprioritaskan, adapun holistik integratif yakni pendekatan upaya penanggulangan atau pengentasan yang menyeluruh dengan keterlibatan banyak sektor.
Kepala LPPM UNIS Tangerang Hudaya Latuconsina menyampaikan dalam rangka kepentingan pembangunan serta tindaklanjut dari FGD, survei kondisi masyarakat bisa menjadi bahan yang dimanfaatkan untuk rancangan kepentingan kebijakan dalam upaya penanggulangan berbagai sektor.
Baca Juga: Teliti Pilkada Calon Tunggal Kota Tangerang, Dekan FEB UNIS Raih Doktor Ilmu Politik
“Nah untuk itu, ajakan kita adalah kepada Pemkot Tangerang melalui Bappeda adalah, UNIS siap bekerjasama dalam rangka updating data. Dengan cara bangun kerja sama bersama perguruan tinggi-perguruan tinggi untuk percepatan memperoleh data. Misalnya 2000-3000 mahasiswa terhadap empat kelurahan,” ujar mantan Kepala Bappeda Provinsi Banten ini.
Lewat momentum kuliah kerja nyata atau kuliah kerja kemasyarakatan ini Hudaya menambahkan, penelitian hal itu bisa dilaksanakan secara cepat. “Ini bisa menjadi basis data riil buat pemda, apakah untuk kepentingan penyaluran bantuan pusat maupun pemda. Sehingga reasoning dalam rangka menyelesaikan persoalan itu menjadi konkret, karena bukan terawangan. Karena tidak sedikit yang kita temukan penerima bantuan ternyata jatug pada orang yang penghasilannya tinggi, atau salah sasaran,” ujar mantan Kadis Pendidikan Provinsi Banten.
BeritaTerbaru
Selain itu, jika pemerintah ingin menggandeng pihak swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, untuk kepentingan penyaluran bantuan, dengan data yang akurat, maka pemanfaatan CRS tidak perlu “diberikan” jauh daring lingkungan, melainkan bisa dilaksanakan di sekitar perusahaan itu sendiri. “Bagi yang di sekitar lingkungannya yang tidak ada perusahaan mungkin bisa dilakukan dengan cara lain,” ucapnya.
Sementara Penyaji materi, Mima Amelia berharap setelah adanya hasil riset ini akan ada tindaklanjut secara langsung. Dengan kata lain data ini bisa menjadi acuan bagi dinas terkait dan membantu masyarakat Kota Tangerang. “Respon dari pemda sendiri alhamudillah baik, pemda juga mengapresiasi penelitian kami bahwa data yang kami sajikan ini dari tahap penelitian ini memang benar adanya,” katanya.
Ada pun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 11 ribu yang bersumber dari Bappeda Kota Tangerang. “Sampel yang kita ambil juga bersumber dari Bappeda dan ada aplikasi khusus yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang di mana saat penelitian masing-masing sudah ada indikatornya, mulai dari jumlah keluarga dan siapa saja,” ucapnya. (made)
Baca Juga: WH: Korupsi Bukti Kesenjangan Pengamalan Empat Pilar Kebangsaan
