SATELITNEWS.COM, SERANG–Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat pertambahan jumlah orang miskin baru didominasi warga perkotaan. Berdasar sensus pada September 2022 lalu angka kemiskinan di Banten tercatat sebesar 6,24 persen atau sekitar 829,66 ribu orang. Jumlah itu naik 15,64 ribu orang terhadap sensus pada Maret 2022 yang hanya mencapai 6,16 persen.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Banten Indra Warman dalam eksposenya, Senin (16/1) mengungkapkan, kenaikan kemiskinan itu didominasi dari warga yang tinggal di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, masyarakat miskinnya justru menurun.
“Pada bulan Maret 2022, kemiskinan di perkotaan hanya mencapai 5,73 persen, dan pada bulan September 2022 naik menjadi 5,89 persen. Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan menurun dari 7,46 persen menjadi 7,29 persen,” ujarnya.
Diakui Indra, berdasarkan hasil Analisa BPS Banten, kenaikan angka kemiskinan yang terjadi pada bulan September 2022 itu hampir mendekati kenaikan pada masa pandemi covid-19 yang dimulai dari bulan September 2020.
“Pada bulan itu kenaikannya mencapai 6,63 persen atau 857,64 orang miskin. Kemudian pada bulan Maret 2021 bertambah menjadi 867,23 orang awat naik 6,66 persen. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 angka itu sempat terjadi penurunan, namun pada bulan September kembali mengalami kenaikan,” jelasnya.
Indra melanjutkan, untuk garis kemiskinan di Provinsi Banten pada periode yang sama juga terjadi kenaikan sebesar 4,98 persen, yaitu dari Rp570 ribu per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp598 ribu per kapita per bulan pada September 2022.
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Banten Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
“Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2022, komoditi makanan menyumbang sebesar 72,38 persen pada garis kemiskinan,” katanya.
Dikatakan Indra, terkait dengan faktor komoditi yang memberikan pengaruh besar terhadap GK di Provinsi Banten, untuk di pedesaan didominasi oleh beras yang mencapai 20,95 persen, sedangkan di perkotaan didominasi oleh konsumsi rokok yang mencapai 17,75 persen.
BeritaTerbaru
Berdasarkan analisa dari BPS pusat, kenaikan angka kemiskinan itu tidak terlepas dari kenaikan harga BBM yang berimbas juga pada kenaikan angka inflasi. Namun dengan Bantuan Sosial (Bansos) dan juga pengalihan subsidi, dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Pemerintah sudah menggulirkan bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat sebesar Rp24,17 triliun. Dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp150.000 selama 4 bulan untuk 20,65 juta KPM, BSU Rp600.000 untuk 16 juta pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta rupiah, diberikan satu kali dan dukungan Pemda melalui 2 persen dana transfer umum untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi, ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM.
Menanggapi hal itu Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku dirinya sudah menganalisa terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS tersebut. Kalau dibandingkan year on year di September 2022 dan September 2021 itu ada penurunan sebesar 0,26 persen poin atau 22,62 ribu orang.
“Untuk kenaikannya didominasi dari warga perkotaan, dimana artinya bahwa basis kehidupan masyarakatnya di pedesaan itu relatif stabil kondisinya, sehingga usaha-usaha masyarakat pada sektor agro, khususnya UMKM, itu menjadi faktor penentu dan itu kita terus dorong dan tingkatkan,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Pastikan Seragam Sekolah Gratis Hanya Untuk Siswa Miskin
Sedangkan untuk di perkotaan, tambahnya, Pemprov bersama pemerintah pusat terus menggulirkan program-program yang bersifat bantuan, bantuan sosial terus dikuatkan.
“Dan sekarang kita sedang menunggu penggunaan dana BTT,” imbuhnya.
Selain itu, untuk wilayah perkotaan Al juga akan mendorong menguatkan UMKM, sehingga sektor ini akan bisa diandalkan untuk terus menekan angka penurunan kemiskinan di Banten, di tengah kondisi perekonomian global yang sedang kurang baik-baik saja.
“Ada satu kondisi penyesuaian harga BBM yang itu mempengaruhi terhadap angka inflasi kita. Namun dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, alhamdulillah penekanan angka inflasi kita bisa maksimal dan diapresiasi oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Terakhir Al mengungkapkan, di tahun 2023 ini Pemprov Banten sudah menyiapkan berbagai program yang akan digulirkan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran, seperti program akses dunia usaha UMKM serta bantuan terhadap sektor komoditi pangan juga akan digulirkan.
“Kita juga sudah menyiapkan cadangan pangan kita yang cukup baik mencapai sekitar 2.400 ton beras sebagai upaya teknis bila ada hal-hal terjadi secara ekstrem,” pungkasnya. (mg2)
