SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan ongkos haji dinaikkan dari Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta. Namun, usulan Yaqut itu sepi dukungan.
Usulan kenaikan ongkos haji ini, disampaikan Yaqut kepada Komisi VIII DPR, saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Dalam paparannya, Yaqut mengatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Nah, dari BPIH itu, 70 persen dibebankan kepada jemaah haji atau Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat Rp 29,7 juta.
Artinya, ongkos haji yang diusulkan Yaqut naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018-2020 yang hanya Rp 35 juta.
Yaqut beralasan, usulan ini untuk menjaga dana nilai manfaat di masa depan. Menurutnya, pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, Pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
“Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip isthitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya,” kata Ketua GP Ansor ini.
BeritaTerbaru
Bukan cuma ongkos, Yaqut juga usul biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya 1.000 real atau setara Rp 4.080.000. Angka ini menurun 500 real dari tahun lalu.
Alasannya, jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. “Tapi Pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost,” terang Yaqut.
Selain itu, Yaqut mengatakan, tahun iniIndonesia bisa memberangkatkan 221 ribu jemaah haji melalui 820 kloter. Rinciannya, jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang yang diuraikan jemaah reguler murni 201.527 orang. Sedangkan, pendamping haji daerah sebanyak 1.543 dan 250 pembimbing. Untuk haji khusus 17.680 jemaah.
Apa tanggapan DPR soal usulan Yaqut? Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, rapat kerja kemarin hanya penyampaian usulan dari Kementerian Agama terkait dengan BPIH 2023. Tentu usulan ini akan dibahas lebih rinci dalam Panitia Kerja BPIH dalam rapat-rapat selanjutnya.
“Sebagai usulan tentu sah-sah saja. Tapi ya perlu diperdalam setiap komponen pembiayaan haji itu. Aspek sustainibilitas keuangan haji memang harus menjadi pertimbangan,” jelas Ace, saat dihubungi, tadi malam.
Nanti, kata dia, Panja BPIH akan membahas bersama pihak terkait, sekaligus melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji. “Hal ini akan kami perdalami dalam rapat-rapat selanjutnya,” cetus politisi Golkar itu.
Lagipula, masih terlalu dini membicarakan ongkos haji tanpa benar-benar survei secara langsung. Ace ingin memastikan lebih dahuli berapa nilai kontrak pemondokan, biaya pesawat, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya. Mungkin saja, masih bisa dilakukan efisiensi.
“Bagi kami, harus ada penjelasan yang rasional terkait dengan usulan tersebut. Kami bisa memahami jika memang diperlukan adanya penyesuaian dari harga komponen pembiayaan haji tahun ini,” ungkap Ace.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritisi usulan Menag. Menurut dia, pembiayaan haji juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kurang fair. Yakni, menzalimi calon jemaah haji yang telah menunggu puluhan tahun.
Menurut dia, usulan Pemerintah masih harus dibahas lebih lanjut agar bisa mendapat angka yang lebih ideal, di bawah usulan Yaqut.
“Kalau tahun lalu per orangnya mencapai sekitar Rp 39 juta. Tahun ini memang bisa mengalami peningkatan, tapi tidak banyak. Paling sekitar Rp 5 jutaan,” imbuh Bukhori.
Warganet juga ikut mengomentari usulan Yaqut. Kebanyakan menolak usulan Yaqut. “Setelah pajak naik, BBM naik, utang negara naik semua naik giliran ongkos ibadah haji naik,” ujar @lihatdariatas. “Pak @Kemenag_RI, kok tega mau naikkan biaya haji?” ujar @Aku08_.
Sementara, @_ikhwanyan mengatakan, usulan Yaqut memberatkan. “Luar biasa niat baiknya pak. Tapi mungkin akan menjadi suatu keberatan bagi masyarakat, yang tadinya sudah mau berangkat harus mengumpulkan uang lagi. Kenapa sih harus begitu?” ujarnya. (rm)
