SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang memperkirakan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Tangerang akan mengalami peningkatan. Penyebabnya diduga sebagai dampak dari wabah virus vorona yang merembet pada PHK secara massal di wilayah berjuluk Kota Seribu Industri ini.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, Faizin memperkirakan, akan ada kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kata dia, perkiraan tersebut sudah bisa dilihat dari banyak indikator yang membatasi gerak manusia, sehingga aktivitas ekonomi berkurang dan berimbas pada banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Dampak PHK ini sudah otomatis berimbas pada naiknya angka pengangguran. Hal itu berbanding lurus dengan angka kemiskinan,” Ujar Faizin, Selasa (5/5).
Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa persen angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang akan naik. Namun hal itu sudah dipastikan bahwa akan ada kenaikan angka kemiskinan.
“Angkanya belum keluar tapi memang diperkirakan akan ada kenaikan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan,” katanya.
Menurut Faizin, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terhadap 1.170 Rumah Tangga (Ruta) di wilayah Kabupaten Tangerang, yang dimulai sejak awal Maret 2020 lalu, data dan penghitungan yang mengacu pada pendapatan sebesar Rp476 ribu perkapita per bulan, masih dalam proses validasi.
Baca Juga: Proyek Hutan Bambu Dianggap Mubazir, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
“Saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan, hasil survei selama tahun 2020 ini,” katanya.
Kata Faizin, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Tangerang yang didata dalam tiga tahun terakhir, dari tahun 2017-2019 sempat mengalami penurunan. Lanjutnya, berdasarkan Data Indikator Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019 yang didata oleh BPS secara makro, presentase penduduk miskin tercatat sebanyak 193,970.
BeritaTerbaru
Dari jumlah tersebut pada tahun 2017 turun 5,39%. Kemudian pada tahun 2018 turun kembali menjadi 5,18%, dan terakhir di tahun 2019 turun menjadi 5,14%.
“Sebenarnya sudah ada penurunan presentase kemiskinan dalam tiga tahun terakhir, dan itu sudah linier dengan program pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan,” tandasnya.
Sementara itu, guna meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten turut memberikan bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan, untuk masyarakat Kabupaten Tangerang yang mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 149.133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Warga langsung dengan Bank Jabar Banten mengambil ATM dan langsung menarik tunai di tempat anjungan tunai langsung cair. Setelah itu stiker rumah harus ditempel tanda rumah Keluaraga Penerima Manfaat sudah menerima,” ujar Ujat usai menempelkan stiker di rumah penerima bantuan JPS dari Pemerintah Provinsi Banten di Desa Cempaka, Kecamatan Cisoka, Selasa (5/5).
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
Camat Cisoka Ahmad Hapid menambahkan, untuk hari ini sebanyak 91 orang Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan langsung tunai dari Pemprov Banten. “Saya memfasilitasi di sini. Pembagian BLT tetap mengedepankan protokol kesehatan yakni social distancing, karena masih menerapkan pemberlakukan PSBB,” ungkap Hapid.
Keluarga Penerima Manfaat, Karsa (51) warga Kampung Nyompok Girang RT. 019 Desa Carenang Kecamatan Cisoka mengaku, sebagai buruh kasar dia sangat merasakan dampak ekonomi yang sangat luar biasa di masa pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, biasanya dalam seminggu dia mendapatkan Rp500 ribu untuk bekerja sebagai kuli bangunan yang merehab rumah atau dapur tetangganya. Namun sejak merebaknya wabah virus corona dari bulan Februari tidak ada yang melakukan pembangunan.
“Biasana aya bae (ada aja) Pak Nukang (kuli bangunan) di tetangga, ngerehab dapur atau ngebangun imah (rumah) tapi ayena (sekarang) mah sepi,” pungkasnya. (alfian/aditya)
