SATELITNEWS.COM, SERANG—Provinsi Banten mendapat suntikan anggaran untuk pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok dan penanganan stunting dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan dana dekonsentrasi yang diberikan itu besarannya mencapai Rp1,1 miliar.
Direktur Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan, dengan bantuan anggaran itu, Pemprov Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan bisa melakukan berbagai program dalam rangka stabilisasi harga. Diantaranya melakukan gerakan pangan murah atau bazar.
“Itu dilakukan terutama di daerah-daerah yang harga komoditinya masih tinggi. Agar tidak terjadi disparitas harga yang jauh, maka harus dilakukan gerakan pasar murah itu,” katanya seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Daerah tahun 2023 di aula Dinas Ketapang, KP3B, Kota Serang, Selasa (13/6).
Selain itu, lanjut Dwi, juga bisa dilakukan pada moment-moment tertentu seperti menjelang perayaan hari besar keagamaan yang biasanya berpotensi terjadi kenaikan harga pangan di pasaran. “Jika stok yang ada masih kurang, bisa dilakukan kerjasama daerah yang mengalami surplus. Itu sistemnya sudah terbangun oleh kita,” katanya.
Dikatakan Dwi, dana dekonsentrasi ini berbeda dengan Biaya Tak Terduga (BTT) yang dianggarkan oleh seluruh Pemda baik tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga, meskipun pemanfaatannya mungkin ada kesamaan, namun untuk laporan penggunannya tidak sama.
“Ini anggaran kami yang dititipkan ke daerah,” imbuhnya.
Baca Juga: Kekeringan di Banten Semakin Meluas, Ribuan Kepala Keluarga Terdampak
Dwi melanjutkan, selain memberikan dana dekonsentrasi, Bapanas juga menggulirkan dua program lainnya ke Provinsi Banten. Yakni program bantuan pangan berupa beras dan bantuan pangan berupa daging dan telur ayam ras. Untuk bantuan pangan diberikan kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang basis datanya berasar dari Kementerian Sosial.
Untuk bantuan daging dan telur ayam ras hanya diberikan kepada tujuh daerah yakni Provinsi Banten dan seluruh daerah di Pulau Jawa, Sumut, Sulbar, dan NTT. Bantuan ini menyasar Keluarga Resiko Stunting (KRS) dimana setiap KRS mendapatkan 1 kg daging ayam dan 10 butir telur selama tiga bulan berturut-turut.
BeritaTerbaru
“Banten ini menjadi target sasaran bantuan karena beberapa hal, diantaranya angka stuntingnya yang masih terbilang tinggi dibanding daerah lain. Kemudian tingkat keterjangkauan akses dari peternak yang mayoritas berada di Pulau jawa,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, untuk realisasi tahap kedua pada bulan Mei 2023 sudah mencapai 100 persen dari target KPM untuk bantuan pangan atau sebanyak 6.599.190 KPM.
Sedangkan untuk tahap ketiga pada bulan Juni 2023 ini, baru mencapai 94.51 persen karena sebagian masih dalam proses penyaluran.
“Penugasan penyaluran dilaksanakan oleh Perum Bulog dan PT. POS Indonesia sebagai transporter penyaluran bantuan pangan,” katanya.
Kemudian untuk bantuan daging dan telur ayam ras, tambahnya, pada tahap pertama yang dimulai bulan Juni 2023 ini realisasinya sudah mencapai 100 persen dengan jumlah penerima sebanyak 64.706 KRS yang disalurkan oleh ID FOOD (Rajawali Nusindo) dan PT Pos Indonesia sebagai transporter penyaluran.
Baca Juga: Buntut Sungai Cisadane Menghitam, Tiga Perusahaan di Teluknaga Disegel
“Ada sekitar 1,4 juta KRS di tujuh wilayah yang menjadi sasaran utama kita. Jika ditotal keseluruhan daerah itu bisa mencapai 14 juta. Makanya ini kita menggulirkan program ini secara bertahap, dan akan terus kita kembangkan,” ucapnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Aan Muawanah menyampaikan, Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas ini merupakan sebuah aksi nyata dari tim pengendalian inflasi melalui tim satgas pangan yang memiliki tujuan untuk menstabilkan ketersediaan bahan pangan demi stabilnya inflasi daerah.
“Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan dan menciptakan upaya strategis untuk memantapkan aksi nyata melalui pengendalian ketersediaan pangan,” ungkapnya.
Melalui gerakan pasar murah yang terus dioptimalkan, Aan menyampaikan melalui rakor ini Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan mampu mengikatkan koordinasi dengan berbagai mitra seperti petani yang nantinya bisa memantau harga pangan langsung dari produsen.
“Dengan mengetahui bagaimana ketersediaan pangan di daerah kita juga harus terus melakukan koordinasi dengan para mitra pangan sehingga bisa melakukan antisipasi,” jelasnya.
Dengan upaya yang terus dikolaborasikan, Aan berharap mampu menigkatkan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mensejahterakan masyarakat dalam mengakses pangan.
“Dengan fokus yang seiring dan selaras kita harap mampu mempermudah akses dalam melayani masyarakat dalam hal pangan, sehingga kesejahteraan masyarakat Banten bisa terus meningkat,” pungkasnya. (mg2)
