SATELITNEWS, JAKARTA – Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace.
Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, Ana Lomtadze mengungkapkan, saat ini hingga akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.
“Social Media 4 Peace memiliki dua tujuan, yang pertama adalah mempromosikan narasi kedamaian di media sosial, dan untuk tujuan ini kami berkerja bersama dengan anak muda, pemimpin keagamaan, untuk mempromosikan narasi damai di media sosial saat Pemilu. Kedua yaitu, mengembangkan inovasi untuk menangkal ujaran kebencian dan hoaks,” ungkap Ana saat menyambangi Kantor Bawaslu RI dikutip dari laman Bawaslu, Rabu (21/6/2023).
Ana mengaku, bersama dengan UGM dan beberapa NGO, UNESCO melakukan penelitian yang menjadi permasalahan media sosial di Indonesia. Dia menyatakan, permasalahan yang timbul kebanyakan berada pada sisi platform media sosial yang mana mereka kurang transparan dalam bagaimana memoderasi konten, bagaimana menggunakan algoritma, dan berapa orang moderator yang mereka punya dalam menyaring konten.
“Ini menjadi jelas bahwa mereka—platform media sosial—tidak berinvestasi pada konten moderasi dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Sehingga mereka tidak memoderasi konten secara efektif. Apa yang kami pahami adalah platform tidak memiliki ahli dalam konteks skala lebih kecil—secara nasional—untuk memoderasi konten yang disebar,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik itikad yang disampaikan oleh UNESCO. Dia juga menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial selama Pemilu.
BeritaTerbaru
“Kami memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi hoaks di media sosial. Yang pertama adalah saat 2017 ketika pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta yang mana pada saat itu hoaks menyebar begitu masif. Kemudian tahun 2019, penyebaran hoaks di 2019 kami juga dihadapkan pada serangan hoaks yang menyebabkan Bawaslu juga menjadi sasaran masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu,” ungkap Bagja.
Bagja berharap, dengan terjalinnya kerjasama bersama UNESCO, kedepan penanganan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat ditangani dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Lanjutnya, UNESCO bersama Bawaslu dan Koalisi Damai berencana untuk melakukan deklarasi Social Media 4 Peace dalam waktu dekat.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan.
Totok berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
“Bagi yang punya media atau punya duit banyak tidak boleh semena-mena dalam mengkampanyekan dirinya di media karena, ada batasan dan peraturan yang berlaku,” ujar Totok saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, belum lama ini.
Lebih lanjut Totok menjelaskan pelaksanaan kampanye peserta pemilu telah ditetapkan oleh Peraturan KPU (KPU).
Ia meminta kepada pers sebagai salah satu partner strategis ikut mengawasi dan melakukan pencegahan kampanye di luar jadwal.
“Pers menjadi koalisi strategis Bawaslu untuk melakukan pencegahan terkait kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan,” tutur Totok.
Totok menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan pidana satu tahun bagi yang melakukan Kampanye di luar jadwal.
“Undang-Undang Nomor 7 mengatur ancaman satu tahun bagi siapa yang melakukan kampanye diluar jadwal, seperti memberikan visi dan misinya,” ujar Totok.
Totok juga mengajak partai politik (parpol), pers dan penyelenggara pemilu menjadikan Pemilu 2024 lebih demokratis dengan gotong royong.
“Ayo bersama-sama dari parpol, pers, dan penyelenggara pemilu menjadikan pemilu ke depan demokratis dengan gotong royong,” pungkas Totok. (aditya)
